Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Apresiasi Keterangan Antasari

Kompas.com - 13/09/2012, 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam rapat tim pengawas kasus Bank Century DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (13/9/2012).

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan pihak Istana mengapresiasi keterangan Antasari yang menyampaikan bahwa Presiden tidak pernah memimpin rapat yang membahas rencana bail out Century.

"Dari testimoni Pak Antasari tadi sudah jelas bahwa tidak benar bahwa Presiden memimpin rapat yang membahas pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

"Bagaimana pun kami apresiasi apa yang sudah disampaikan Pak Antasari. Sudah sangat jelas membantah apa yang dispekulasikan bahwa Presiden Yudhoyono memimpin lansung rapat pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

Dengan keterangan itu, katanya, seharusnya, permasalahan itu tidak perlu lagi digulirkan atau dibahas tanpa ujung pangkal.

"Ini yang menjadi perhatian kita, setelah penjelasan Pak Antasari, kalau memang terus digulirkan, diangkat, ini sebetulnya apa dan arahnya ke mana. Atau ada unsur kepentingan politik tertentu. Karena kita tidak melihat arahnya untuk kepentingan masyarakat luas, arahnya parsial," katanya.

Julian menilai justru yang lebih penting saat ini adalah mengejar dan mengembalikan aset negara yang hilang karena kasus korupsi.

"Kita masih perlu mengejar aset yang lebih penting untuk bisa dinikmati bersama masyarakat. Kalau tujuannya pemerintah dan unsur legistlatif memikirkan langkah terbaik atau mempcepat pengembalian aset di luar negeri, itu kita akan bersinergi dan bersemangat. Tapi kalau berputar di sini-sini terus, sementara ini sudah jelas," ujarnya.

Ia juga mengatakan bila ada permintaan resmi dari pihak DPR RI mengenai transkrip rapat 9 Oktober 2008 tersebut, maka pihak istana akan menyampaikannya pada DPR RI.

"Kalau memang secara resmi menulis surat kepada presiden untuk minta notulen rapat 9 Oktober 2008 berikut rekaman, tentu akan dipenuhi karena ini lembaga (DPR) yang meminta. Dan sebagaimana diketahui bahwa rapat 9 Oktober 2008 itu dihadiri Menko Polhukam, Menko perekonomian ad interim, Mensesneg, Menteri BUMN dan Seskab," katanya.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY"

Baca pula Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (I), dan Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (II)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com