Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jangan Bandingkan HUT RI dengan Acara Kelurahan

Kompas.com - 14/08/2012, 19:48 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands tak membantah anggaran senilai Rp 7,8 miliar untuk Perayaan HUT ke-67 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lambock mengklaim, semua pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui tender secara transparan. Besar-kecilnya anggaran disesuaikan dengan jenis kegiatan.

"Jadi, jangan bandingkan dengan acara di kelurahan. Kita bandingkan dengan kegiatan skala nasional memeringati HUT Proklamasi, dan bobotnya, apakah tidak pantas?" kata Lambock kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Lambock juga mengatakan, setiap penggunaan anggaran akan diaudit oleh lembaga audit negara. Lambock pun meralat soal anggaran pengadaan pakaian sipil lengkap untuk pejabat senilai Rp 778 juta. Menurutnya, pakaian itu ditujukan untuk anggota Paskibraka.

Ketika diminta merinci lebih lanjut soal anggaran senilai Rp 7,8 miliar itu, Lambock mengaku tidak hafal satu per satu.

Sebelumnya Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran tersebut terlalu besar. Negara tak tak perlu sampai mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya untuk acara seremonial.

"Ini sungguh luar biasa dan fantastis hanya untuk sebuah acara seremonial kenegaraan. Memang benar ada yang mengatakan bahwa jangankan sebesar Rp 7,8 miliar, nyawa kita saja harus rela dikorbankan. Tapi bukan untuk acara seremonial seperti ini," kata Uchok.

Uchok membandingkan HUT RI di Istana Negara dengan perayaan yang biasa digelar di desa. Dana perayaan diperoleh dengan cara mengumpulkan iuran warga dan digelar dengan sederhana. Begitu pula dengan perayaan di perkotaan. Bedanya, kata dia, terkadang ada sumbangan dari perusahaan yang dekat dengan lingkungan.

"Lalu, kalau perayaan HUT RI oleh pejabat kita mulai dari bupati sampai ke presiden, sumber anggaran biasanya menggerus anggaran negara berupa APBD maupun APBN. Seharusnya kemerdekaan yang kita rayakan tahun ini maknanya tidak lagi dicederai oleh anggaran negara yang hanya dinikmati oleh pejabat publik," kata Uchok.

Uchok menjelaskan, anggaran sebesar Rp 7,8 miliar itu paling banyak untuk pengadaan suvenir yang mencapai Rp 1,7 miliar. Anggaran lain untuk sewa pemakaian AC standing floor, misting fan, cooling fan, CCTV, dan camera shooting sebesar Rp 1,1 miliar.

Alokasi lain, tambah Uchok, untuk sewa tenda, plampang, kursi, dan meja sebesar Rp 829 juta. Ada pula anggaran pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) untuk pejabat teras, pejabat eselon III dan IV, dan petugas perbantuan sebesar Rp 778 juta.

"Selain itu, anggaran pembuatan dekorasi rangkaian bunga sebesar Rp 818 juta, sewa sound system sebesar Rp 629 juta, penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 440 juta, pengadaan jamuan snack box sebesar Rp 180 juta, dan lainnya," pungkas Uchok.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

    PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

    Nasional
    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

    Nasional
    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

    Nasional
    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Ikut Kabinet atau Oposisi?

    Nasional
    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

    Nasional
    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

    Nasional
    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

    Nasional
    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com