Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Prabowo Tinggi, tapi Tidak Aman

Kompas.com - 08/07/2012, 16:51 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2014 kini setara dengan politisi lainnya, seperti Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Hasil survei nasional "Tantangan Calon Presiden Populer" oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 1.230 responden pada 20-30 Juni 2012, misalnya, menunjukkan bahwa popularitas mantan Komandan Jenderal Kopassus ini sebesar 10,6 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Mega yang meraih 8 persen dan Aburizal sebesar 4,4 persen.

Kendati demikian, hal ini tak berarti langkah Prabowo menuju kursi RI 1 menjadi mulus. Pengamat politik, Salim Said, mengatakan bahwa lawan-lawan politiknya dapat mengungkit dugaan keterkaitannya dengan penculikan aktivis 1998. Hal itu diperkuat dengan keputusan Dewan Kehormatan ABRI (kini TNI) yang memberhentikan Prabowo sebagai perwira TNI karena terbukti bertanggung jawab atas penghilangan sejumlah aktivis pro-demokrasi pada 1997. "Posisinya masih tak aman. Itulah dinamika politik," kata Salim kepada para wartawan di Jakarta, Minggu (8/7/2012).

Terkait hal itu, survei SMRC menunjukkan bahwa hanya tiga dari 10 orang responden yang memiliki hak pilih yang mengetahui bahwa Prabowo diberhentikan sebagai perwira TNI karena terbukti bertanggung jawab atas penghilangan tersebut. "Dengan kata lain, track-record Prabowo tidak diketahui oleh umumnya masyarakat kita. Karena itu, isu ini belum terlihat signifikan," kata peneliti SMRC, Grace Natalie.

Salim mengatakan, masyarakat Indonesia memang memiliki ingatan yang pendek terkait berbagai isu. Sejumlah aktivis 1998, seperti Fadli Zon, bahkan merapat ke barisan Gerindra. "Ini membuat orang-orang yang beranggapan bahwa Prabowo jahat menjadi ragu," kata Salim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com