Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas: Rapor Pemerintah Tetap Baik

Kompas.com - 26/06/2012, 16:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengklaim kinerja pemerintah secara keseluruhan tetap baik. Menurut Ibas, hanya dua dari 12 indikator yang penilaiannya memburuk, yakni tekanan demografis dan kekerasan kelompok.

Adapun enam indikator lain, menurut Ibas, nilainya membaik. Indikator itu yakni masalah pengungsian, migrasi sumber daya manusia, pembangunan yang tidak merata, kemiskinan dan kemunduran ekonomi, pelayanan umum, dan intervensi atau bantuan asing.

"Secara keseluruhan, raport pemerintah tetap baik. Harapannya semua pihak objektif menilai hasil survei tersebut. Jika baik, kita nilai baik. Jika belum maksimal tentu jadikan cambukan untuk bekerja lebih keras lagi," kata Ibas di Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Sebelumnya, Indonesia disebut menuju negara gagal berdasarkan publikasi Indeks Negara Gagal (Failed States Index) 2012 di Washington DC, Amerika Serikat. Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 178 negara. Indonesia masuk kategori negara dalam bahaya (in danger).

Ibas menilai kinerja pemerintah, khususnya di bidang ekonomi pantas diapresiasi. Pasalnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 6,5 persen. Cadangan devisa lebih dari 115 miliar dollar AS dan APBN Rp 1.400 triliun. Selain itu, kata dia, Indonesia juga menjadi negara ketiga terbesar di dunia untuk pertumbuhan kelas menengah.

Di dunia internasional, Ibas mengklaim peran Indonesia semakin diperhitungkan. "Indonesia masuk ke dalam G20 dan emerging economy yang tumbuh paling cepat di dunia dan angka kemiskinan yang terus turun. Rating ekonomi kita juga terus membaik dan masuk ke dalam investment grade di 2012 dari lembaga ternama seperti Fitch, SP dan Moodys," kata dia.

Anggota Komisi I DPR itu meminta semua pihak untuk proporsional melihat Index pengelompokan The Fund for Peace (FFP) 2012. Justru, tambah Ibas, kondisi Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar dan harus dijaga oleh semua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com