Pulihkan Kepercayaan Warga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu memulihkan kepercayaan warga asli Papua kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah berkepanjangan di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tidak akan mampu menyelesaikan masalah di Papua.

"Kepercayaan masyarakat perlu ditumbuhkan," kata Asvi Warman Adam Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).

Asvi mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan belum sepenuhnya warga asli Papua yang menerima Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) tahun 1969 . Sebagian warga Papua, kata dia, menilai Perpera tidak adil karena penentuan hanya diwakili oleh tokoh suku.

Selain itu, kata dia, masih tertanamnya di ingatan warga asli Papua terkait kelamnya masa lalu ketika kekerasan oleh aparat keamanan yang berlangsung bertahun-tahun. Memori kelam itu, lanjutnya, harus dihapus dengan membuka kembali dan menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Papua.

"Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) juga perlu dibentuk di Papua," kata Asvi.

Adriana Elisabeth yang tergabung dalam tim LIPI penyusun buku Papua Road Map mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah berbuat banyak untuk Papua selama ini. Namun, pembangunan yang dilakukan selama ini lebih kepada pembangunan fisik sehingga tidak menyentuh akar masalah.

Adriana menjelaskan, hingga saat ini masih adanya paradigma diskriminatif terhadap warga asli Papua seperti penilaian Papua primitif. Akibatnya, tidak ada kepercayaan dari warga asli Papua kepada pemerintah.

Warga asli Papua, lanjut dia, juga merasa terasing dan tidak bangga menjadi warga Indonesia lantaran tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik.

Dikatakan Adriana, pemerintah perlu mengakui secara terbuka segala kesalahan pemerintah sekarang maupun masa lalu terkait pelanggaran HAM maupun perlakuan diskriminasi di Papua. Langkah terpenting, kata dia, membuka ruang dialog agar semua pihak terkait bisa berbicara terbuka.