Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Bukan Ajaran Perguruan Tinggi

Kompas.com - 08/05/2012, 19:54 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Dalam sejarah keberadaan perguruan tinggi di TANAH AIR, tak ada satu pun yang mengajarkan mahasiswanya untuk melakukan korupsi.

Praktik korupsi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan atau melibatkan pejabat pemangku negara, justru disebabkan oleh sistem bernegara yang amburadul dan lemahnya penegakan hukum.

Demikian dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Selasa (8/5/2012) petang, menanggapi pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie terkait perilaku korupsi yang dilakukan oleh berbagai alumni perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.

Ia mengaatakan, penilaian Marzuki Alie terlalu menyederhanakan masalah, karena jauh dari hakikat persoalan. Ia bahkan mempertanyakan, kenapa tidak dikatakan korupsi bisa dilakukan pula oleh alumni lembaga pendidikan agama atau keturunan para pemuka agama.

Syahganda juga menjelaskan, akibat krisis moral yang menyandera elit bangsa dan para pemimpin yang tak mengutamakan keteladanan untuk hidup jujur serta sederhana, menjadikan perbuatan korupsi semakin merajarela hampir di semua tempat dan aspeknya.

"Korupsi itu utamanya terjadi, karena sistem penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang tidak efisien, transparan, serta akuntabel. Termasuk ada kelemahan mendasar cara memaknai amanah kekuasaan yang diberikan rakyat, untuk menjalankan kadiah bernegara dan prinsip berpemerintahan bersih," ucap  mantan aktivis ITB, yang kini mahasiswa program doktoral ilmu kesejahteraan sosial di Universitas Indonesia itu.

Kelemahan itu, lanjutnya, ternyata diperparah dengan tidak adanya kepastian penegakan hukum, termasuk merosotnya moral di kalangan elit yang sekedar berorientasi pada kepentingan diri sendiri serta kelompoknya.

Kenyataan itu tidak saja merupakan bentuk pengkhianatan konstitusi, tetapi juga telah mempermalukan nurani berbagai elit mengingat nasib rakyat yang umumnya diliputi kesengsaraan.

"Apalagi, sejauh ini kehidupan elit dan pejabat kita banyak terjebak pada sikap hedonis-pragmatis, bermewah-mewah, kerap berpelesiran ke luar negeri, serta asal menjadi kaya raya tanpa peduli apakah caranya benar atau salah," ujar Syahganda, yang juga Dewan Pengarah Ikatan Alumni ITB Pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com