Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buntu, Pembahasan Subsidi BBM Dilanjutkan Minggu Sore

Kompas.com - 25/03/2012, 06:03 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pembahasan APBN P 2012 soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Minggu (25/3/12) pukul 04.00 WIB belum juga menemui kesepakatan. Rapat Kerja yang dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, tersebut akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada Minggu sore pukul 16.00 WIB.

"Kita akan tetap lanjutkan nanti Minggu pukul 16.00 WIB, dan akan kita putuskan hari ini juga," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung, seusai rapat.

Sementara itu, rapat kerja Badan Anggaran sendiri berlangsung maraton sejak Sabtu. Rapat tersebut diselingi skorsing beberapa kali.

Pada Minggu pukul 01.00 WIB, rapat diskors 30 menit, namun hingga pukul 04.00 WIB belum juga dilanjutkan. Rapat akhirnya diskors sekitar pukul 04.00 WIB dan akan dilanjutkan pada pukul 16.00 WIB.

Badan anggaran dan pemerintah bertekad, keputusan soal besaran subsidi dapat diselesaikan pada Minggu ini.

Sementara itu, menurut Anggota Badan Anggaran dari Partai Demokrat Asfi Hani di Gedung DPR, rapat masih belum menemukan titik temu terhadap dua usulan.

Usulan pertama subsidi BBM Rp 137 triliun dengan cadangan risiko fiskal sekitar Rp 23 triliun. Ini merupakan usulan pemerintah dan setidaknya didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, dan PPP.

Sedangkan usulan kedua Rp 178 triliun. Usulan ini didukung oleh PDIP dan Gerindra. Sementara PKS dan Hanura, menurut Asfi belum menentukan sikap tegas.

Keputusan terhadap besaran subsidi BBM dalam APBN-P 2012 tersebut nantinya akan menentukan naik tidaknya harga BBM bersubsidi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

    Nasional
    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com