Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buntu, Pembahasan Subsidi BBM Dilanjutkan Minggu Sore

Kompas.com - 25/03/2012, 06:03 WIB

JAKARTA, Kompas.com - Rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pembahasan APBN P 2012 soal subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Minggu (25/3/12) pukul 04.00 WIB belum juga menemui kesepakatan. Rapat Kerja yang dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, tersebut akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan pada Minggu sore pukul 16.00 WIB.

"Kita akan tetap lanjutkan nanti Minggu pukul 16.00 WIB, dan akan kita putuskan hari ini juga," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung, seusai rapat.

Sementara itu, rapat kerja Badan Anggaran sendiri berlangsung maraton sejak Sabtu. Rapat tersebut diselingi skorsing beberapa kali.

Pada Minggu pukul 01.00 WIB, rapat diskors 30 menit, namun hingga pukul 04.00 WIB belum juga dilanjutkan. Rapat akhirnya diskors sekitar pukul 04.00 WIB dan akan dilanjutkan pada pukul 16.00 WIB.

Badan anggaran dan pemerintah bertekad, keputusan soal besaran subsidi dapat diselesaikan pada Minggu ini.

Sementara itu, menurut Anggota Badan Anggaran dari Partai Demokrat Asfi Hani di Gedung DPR, rapat masih belum menemukan titik temu terhadap dua usulan.

Usulan pertama subsidi BBM Rp 137 triliun dengan cadangan risiko fiskal sekitar Rp 23 triliun. Ini merupakan usulan pemerintah dan setidaknya didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, dan PPP.

Sedangkan usulan kedua Rp 178 triliun. Usulan ini didukung oleh PDIP dan Gerindra. Sementara PKS dan Hanura, menurut Asfi belum menentukan sikap tegas.

Keputusan terhadap besaran subsidi BBM dalam APBN-P 2012 tersebut nantinya akan menentukan naik tidaknya harga BBM bersubsidi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com