Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa: Ketua Besar Itu Pimpinan Banggar DPR

Kompas.com - 16/01/2012, 12:56 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus suap wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkan bahwa sosok "ketua besar" yang terungkap dalam pembicaraannya dengan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh, dalam persidangan Muhammad Nazaruddin yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Menurut Rosa, yang dimaksud dengan "ketua besar" dalam percakapannya itu adalah pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Namun, Rosa tidak mengungkapkan nama ketua besar yang dimaksud. Lebih jauh, Rosa menjelaskan, melalui BlackBerry Messanger (BBM), Angelina meminta uang kepada Nazaruddin melalui Rosa. Uang itu, kata Angelina, untuk membuat kenyang "ketua besar".

"Dia (Angelina) bilang kalau 'ketua besar' kenyang, maka kita akan enak," ucap Rosa menirukan Angelina. Namun, siapa ketua besar yang dimaksud itu tidak ditanyakan Rosa ke Angelina melalui BBM.

Saat keduanya bertemu, Rosa baru menanyakan hal itu kepada Angelina. Kemudian, Rosa menuturkan, sambil menyerahkan catatan berisi hitung-hitungan, Angelina mengatakan bahwa 'ketua besar' adalah para pimpinan di Banggar DPR. "Biasalah, untuk pimpinan-pimpinan kita di Banggar," tutur Rosa menirukan Angelina.

Permintaan Angelina itu, kata Rosa, kemudian dia sampaikan ke atasannya, Muhammad Nazaruddin. Disebutkan pula, tidak ada anggaran jika tidak ada uang. "Saya sampaikan 'Bapak, memang didesak, kalau enggak ada uang, enggak turun anggarannya," ungkap Rosa.

Selain mengungkap siapa ketua besar, Rosa juga mengatakan soal 'bos besar'. Menurutnya, jika kata 'bos besar' diucapkan dari mulut Rosa, maka artinya pimpinan perusahaan Grup Permai. Namun jika 'bos besar' diucapkan Angelina, maka kata itu berarti pimpinan Banggar dari Partai Demokrat, Mirwan Amir.

"Kalau big bos Bu Angie, orang-orang yang berwenang golkan anggaran, pimpinan Banggar," kata Rosa. "Jatah Fraksi Demokrat, Mirwan Amir," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

    Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

    Nasional
    Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

    Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

    Nasional
    Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

    Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

    Nasional
    Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

    Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

    Nasional
    Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

    Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

    Nasional
    Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

    Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

    Nasional
    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

    Nasional
    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

    Nasional
    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

    Nasional
    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Reformasi yang Semakin Setengah Hati

    Nasional
    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

    Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

    Nasional
    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

    Nasional
    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

    Nasional
    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com