Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rosa: Ketua Besar Itu Pimpinan Banggar DPR

Kompas.com - 16/01/2012, 12:56 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus suap wisma atlet, Mindo Rosalina Manulang, mengungkapkan bahwa sosok "ketua besar" yang terungkap dalam pembicaraannya dengan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Angelina Sondakh, dalam persidangan Muhammad Nazaruddin yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Menurut Rosa, yang dimaksud dengan "ketua besar" dalam percakapannya itu adalah pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Namun, Rosa tidak mengungkapkan nama ketua besar yang dimaksud. Lebih jauh, Rosa menjelaskan, melalui BlackBerry Messanger (BBM), Angelina meminta uang kepada Nazaruddin melalui Rosa. Uang itu, kata Angelina, untuk membuat kenyang "ketua besar".

"Dia (Angelina) bilang kalau 'ketua besar' kenyang, maka kita akan enak," ucap Rosa menirukan Angelina. Namun, siapa ketua besar yang dimaksud itu tidak ditanyakan Rosa ke Angelina melalui BBM.

Saat keduanya bertemu, Rosa baru menanyakan hal itu kepada Angelina. Kemudian, Rosa menuturkan, sambil menyerahkan catatan berisi hitung-hitungan, Angelina mengatakan bahwa 'ketua besar' adalah para pimpinan di Banggar DPR. "Biasalah, untuk pimpinan-pimpinan kita di Banggar," tutur Rosa menirukan Angelina.

Permintaan Angelina itu, kata Rosa, kemudian dia sampaikan ke atasannya, Muhammad Nazaruddin. Disebutkan pula, tidak ada anggaran jika tidak ada uang. "Saya sampaikan 'Bapak, memang didesak, kalau enggak ada uang, enggak turun anggarannya," ungkap Rosa.

Selain mengungkap siapa ketua besar, Rosa juga mengatakan soal 'bos besar'. Menurutnya, jika kata 'bos besar' diucapkan dari mulut Rosa, maka artinya pimpinan perusahaan Grup Permai. Namun jika 'bos besar' diucapkan Angelina, maka kata itu berarti pimpinan Banggar dari Partai Demokrat, Mirwan Amir.

"Kalau big bos Bu Angie, orang-orang yang berwenang golkan anggaran, pimpinan Banggar," kata Rosa. "Jatah Fraksi Demokrat, Mirwan Amir," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com