Rakyat Telah Kehilangan Kepercayaan terhadap Presiden SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menunjukkan penurunan tajam tren persepsi atas kondisi penegakan hukum secara nasional yang berada di bawah angka minus 7, merupakan gambaran bahwa rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Angka minus 7 ini merupakan rekor terendah tren persepsi publik atas kondisi penegakan hukum nasional.

Data longitudinal LSI mencatat tren persepsi publik atas kondisi penegakan hukum secara nasional selama masa pemerintahan Presiden Yudhoyono pernah mencapai angka tertinggi, 32 pada bulan Desember 2008.

Namun berikutnya tren tersebut seolah terjun bebas, pada Desember 2006 hanya mencapai angka lima. Ini terjadi karena faktor pembentukan panitia khusus DPR untuk menyelidiki skandal pemberian dana talangan ke Bank Century yang juga dibentuk pada bulan Desember tahun ini.

Tren persepsi publik kembali menurun hanya di angka dua pada Desember 2010 dan Desember tahun 2011 angkanya minus 7.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan, hasil survei LSI sangat penting untuk dilihat dari kaca mata politik dan hukum. Kasus korupsi yang penanganannya tak memuaskan publik menurut Todung membuat tren persepsi atas penegakan hukum secara nasional menurun tajam. Secara politik Todung melihat bahwa rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden Yudhoyono.

"Ada dua babak yang menarik dalam pemerintahan Presiden SBY. Babak yang pertama terjadi dalam rentang tahun 2004-2008 dimana masih ada kepercayaan publik di sana. Babak kedua pada periode 2009-2011 dimana publik telah kehilangan kepercayaan. Grafik tren persepsi penegakan hukum secara nasional seperti terjun bebas di survei LSI ini," kata Todung di Jakarta, Minggu (8/1/2011).

Secara politik menurut Todung, publik tak mau mengerti, mengapa kasus-kasus korupsi seperti yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, skandal Bank Century hingga kasus yang melibatkan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti tak terungkap dengan gamblang.

Malah menurut Todung, bagi publik ada semacam upaya lokalisasi kasus pada orang tertentu tanpa mengungkap siapa otak korupsinya.