Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada Anggota DPR yang Miskin?

Kompas.com - 19/11/2011, 14:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Yacobus Mayong Padang, merasa gerah dengan pemberitaan media yang hanya menyoroti gaya hidup mewah anggota parlemen. Pasalnya, menurut dia, tidak semua anggota DPR hidup bermewah-mewah. Ada juga anggota parlemen yang tetap hidup sederhana seperti sebelum dia menjabat.

"Ada juga anggota DPR yang masuk miskin, keluar tetap miskin sampai saat ini. Contohnya, Kyai Ahmad dari Jember, dia naik bus ke Senayan, dan orangnya serius (bekerja)," kaya Yacobus di Jakarta, Sabtu (19/11/2011).

Contoh lainnya, kata Yacobus, rekan seangkatannya, Juned Musni. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Blitar, Jawa Timur, itu disebutnya tidak pernah ganti mobil.

"Datang tahun 1999 dengan mobil butut, kembali lagi dengan mobil itu. Banyak anggota DPR yang serius, tapi juga banyak yang tampil dengan hedonis," katanya.

Yacobus sendiri mengaku kerap menyewa jasa ojek untuk berkantor di gedung parlemen. Oleh karena itu, dia menilai, tidak wajar jika ada anggota DPR yang mengatakan bahwa mobil mewah diperlukan untuk mempercepat kinerja.

"Alangkah tidak wajarnya jika anggota DPR hidup bermewah-mewah di negeri ini," tutur Yacobus.

Sebagaimana diberitakan, gaya hidup mewah sejumlah anggota DPR menjadi sorotan di tengah kondisi masyarakat yang serba susah. Hal yang cukup kelihatan dan mendapat sorotan media adalah kepemilikan mobil mewah miliaran rupiah beberapa anggota Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Jokowi Tekankan Pentingnya Alat Kesehatan Modern di RS dan Puskesmas

Nasional
100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

100.000-an Jemaah Umrah Belum Kembali, Beberapa Diduga Akan Berhaji Tanpa Visa Resmi

Nasional
KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

KPU Bantah Lebih dari 16.000 Suara PPP Hilang di Sumut

Nasional
Tata Kelola Makan Siang Gratis

Tata Kelola Makan Siang Gratis

Nasional
Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Sandiaga Sebut Pungli di Masjid Istiqlal Segera Ditindak, Disiapkan untuk Kunjungan Paus Fransiskus

Nasional
Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Pakar Ingatkan Jokowi, Pimpinan KPK Tidak Harus dari Kejaksaan dan Polri

Nasional
Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Kritik Haji Ilegal, PBNU: Merampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com