Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UP4B Harus Percepat Dialog Jakarta-Papua

Kompas.com - 14/11/2011, 18:43 WIB
Ary Wibowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Jaringan Damai Papua Peter Neles Tebay mengapresiasi pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang diketuai Bambang Dharmono. Menurut Neles, selaku Ketua UP4B, Bambang Dharmono harus mempercepat proses dialog antara Jakarta dan Papua. 

"Pembentukan UP4B ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta seluruh kabupaten dan kota di seluruh Papua untuk mengadakan dialog warga Papua yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang hidup di Tanah Papua," ujar Neles di Jakarta, Senin (14/11/2011).

UP4B, menurut Neles, juga bisa memfasilitasi semua kepala daerah dan pemimpin DPRD kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk melakukan dialog internal guna mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya. "Dan, nanti hasil dari semua dialog ini dapat diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai masukan buat pemerintah dalam dialog Jakarta-Papua," kata Neles.

Sebelumnya, setelah melakukan rapat terbatas mengenai persoalan di Papua pada Rabu (9/11/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah siap berdialog dengan masyarakat Papua. Menurut Presiden, langkah tersebut penting dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Menurut Neles, pernyataan Presiden tersebut dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua dan mencari solusi-solusi atas permasalahan Papua secara damai melalui dialog. Menurutnya, komitmen tersebut harus didukung oleh semua pihak yang menginginkan perdamaian di Papua.

Lebih lanjut, Neles mengusulkan perlu dibuatnya diskusi pendahuluan secara tertutup untuk mencari format dialog yang pas dan disetujui kedua belah pihak, baik dari Jakarta maupun Papua. Menurutnya, diskusi tertutup tersebut sangat penting untuk memangkas kecurigaan dan ketidakpercayaan yang menjadi penghambat dialog Jakarta dan Papua.

"Dengan adanya diskusi itu juga dapat menyamakan persepsi tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, target, agenda, mekanisme, tahapan, tempat, dan fasilitator dialog. Tanpa kesepakatan dalam hal-hal ini, dialog Jakarta-Papua mustahil akan terjadi," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

    Nasional
    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

    Nasional
    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

    BrandzView
    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

    Nasional
    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

    Nasional
    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

    Nasional
    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com