Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Laporkan Dugaan Korupsi Kehutanan Rp 9,1 T

Kompas.com - 26/09/2011, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan adanya kerugian negara senilai Rp 9,1 triliun akibat praktek konversi dan alih fungsi kawasan hutan ilegal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

"Sejauh ini kami baru melakukan penelusuran pada empat kabupaten, ini melibatkan 22 perusahaan dengan kerugian negara Rp 9,1 triliun. KPK harus bekerja lebih jauh untuk turun ke lapangan dan menemukan pelaku lain yang jauh lebih besar," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febridiansyah di gedung KPK Jakarta.

ICW melaporkan hasil penelitiannya tersebut ke KPK. Febri menjelaskan, di Kalimantan Barat setidaknya terdapat tujuh perusahaan yang diduga melakukan penebangan kayu tanpa izin demi kepentingan bisnis kelapa sawit di daerah Sambang, Kepatang, dan Bengkayan. Akibatnya, negara diduga merugi Rp 1,15 triliun.

Hal serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hanya saja, kata Arie, modus penyelewengannya berbeda. Di Kabupaten Seruyan, Kaltim, oknum pejabat berinisial DA diduga membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk memberi izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan tertentu.

Jika ditelusuri lebih jauh, lanjut Arie, perusahaan-perusahaan boneka tersebut memiliki afiliasi dengan oknum pejabat tersebut. Total setidaknya ada 15 perusahaan yang dibentuk dan mengelola 211.580 hektar wilayah Seruyan secara ilegal.

Dia melanjutkan, selain mengobral izin kepada pihak terafiliasi, pejabat DA diduga memberikan izin lokasi pada kawasan-kawasan yang seharusnya tidak dapat dijadikan areal perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu. Perbuatan pejabat DA itu dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. "Estimasi kerugian akibat korupsi di Kalimantan Tengah Rp 7,9 triliun," tukas Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com