Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London

Kompas.com - 02/08/2011, 15:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tak khawatir mengenai Koferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London pada Selasa (2/8/2011). Konferensi ini menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang juga mantan Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan, ada sejumlah orang yang berusaha menghidupkan masalah Papua.

"Namun, upaya-upaya mereka selama ini tidak memeroleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi, menekankan, bahwa mereka mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua," kata Marty kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Marty mengatakan, pemerintah Indonesia senantiasa memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan nasional, termasuk Papua, kepada negara-negara sahabat.

Selain pengacara, konferensi ini turut dihadiri pemimpin gerakan kemerdekaan Papua, legislator, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Beberapa orang yang menjadi pembicara pada konferensi ini, antara lain, pemimpin kemerdekaan Papua, Benny Wenda, Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday, Menteri Kehakiman Vanuatu Ralph Regenvanu, dan lainnya.

Dukung ILWP

Sebelumnya, massa yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa dibawah koordinasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa, berunjuk rasa mendukung pelaksanaan Koferensi ILWP.

Menurut Macho Tabuni dari KNPB, ILWP adalah lembaga hukum internasional yang mendapat legitimasi dari bangsa Papua untuk membawa masalah Papua ke Mahkamah Internasional. Ditemui di tengah-tengah aksi unjuk rasa, Macho Tabuni mengatakan, unjuk rasa dilaksanakan serentak di beberapa kota di Papua seperti Abepura, Nabire, Timika, dan Biak.

"Ini unjuk rasa damai, untuk menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal," kata Macho Tabuni.

Di Abepura, unjuk rasa diikuti ribuan warga yang berasal dari berbagai wilayah seperti Sentani, Koya, Waena, dan Abepura. Situasi kota mulai dari Sentani, Abepura dan Jayapura tampak lengang. Sebagian besar toko yang berada di ruas jalan yang menghubungkan ketiga kota itu tutup. Lingkaran Abepura menjadi salah satu titik kumpul massa pengunjuk rasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

    Nasional
    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

    Nasional
    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

    Nasional
    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

    Nasional
    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com