Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London

Kompas.com - 02/08/2011, 15:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tak khawatir mengenai Koferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London pada Selasa (2/8/2011). Konferensi ini menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang juga mantan Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan, ada sejumlah orang yang berusaha menghidupkan masalah Papua.

"Namun, upaya-upaya mereka selama ini tidak memeroleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi, menekankan, bahwa mereka mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua," kata Marty kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Marty mengatakan, pemerintah Indonesia senantiasa memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan nasional, termasuk Papua, kepada negara-negara sahabat.

Selain pengacara, konferensi ini turut dihadiri pemimpin gerakan kemerdekaan Papua, legislator, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Beberapa orang yang menjadi pembicara pada konferensi ini, antara lain, pemimpin kemerdekaan Papua, Benny Wenda, Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday, Menteri Kehakiman Vanuatu Ralph Regenvanu, dan lainnya.

Dukung ILWP

Sebelumnya, massa yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa dibawah koordinasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa, berunjuk rasa mendukung pelaksanaan Koferensi ILWP.

Menurut Macho Tabuni dari KNPB, ILWP adalah lembaga hukum internasional yang mendapat legitimasi dari bangsa Papua untuk membawa masalah Papua ke Mahkamah Internasional. Ditemui di tengah-tengah aksi unjuk rasa, Macho Tabuni mengatakan, unjuk rasa dilaksanakan serentak di beberapa kota di Papua seperti Abepura, Nabire, Timika, dan Biak.

"Ini unjuk rasa damai, untuk menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal," kata Macho Tabuni.

Di Abepura, unjuk rasa diikuti ribuan warga yang berasal dari berbagai wilayah seperti Sentani, Koya, Waena, dan Abepura. Situasi kota mulai dari Sentani, Abepura dan Jayapura tampak lengang. Sebagian besar toko yang berada di ruas jalan yang menghubungkan ketiga kota itu tutup. Lingkaran Abepura menjadi salah satu titik kumpul massa pengunjuk rasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com