Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Chandra-Ade Tak Lolos Seleksi

Kompas.com - 29/07/2011, 11:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ahmad Ubbe mengungkapkan, pansel mempertimbangkan rekam jejak Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja yang kontroversial sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK.

Pansel tidak meloloskan keduanya dalam seleksi tahap kedua karena tidak ingin KPK periode berikutnya terbebani dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial. "Pansel menghendaki KPK tidak menjadi sasaran tembak," kata Ubbe, Jumat (29/7/2011).

Jika KPK periode berikutnya kerap menjadi sasaran tembak, kata Ubbe, dikhawatirkan KPK tidak dapat bekerja maksimal. "Supaya ke depan lebih baiklah," ucapnya.

Seperti diketahui, Chandra dan Ade gagal dalam seleksi tahap kedua calon pimpinan KPK yang berupa uji makalah. Demikian juga dengan Juru Bicara KPK Johan Budi.

Menurut Ubbe, nilai makalah saja tidak cukup untuk meloloskan mereka. "Kalau makalah sendiri, pasti bagus, karena keduanya (Chandra dan Ade) bekerja di sana (di KPK). Tetapi penilaian tidak cukup hanya makalah," ungkapnya.

Pansel mempertimbangkan rekam jejak mereka dengan memperhatikan pemberitaan media dan laporan masyarakat. Diakui Ubbe, terdapat sejumlah laporan masyarakat yang keberatan dengan nama Chandra dan Ade di bursa calon pimpinan KPK.

Apalagi, nama Chandra dan Ade belakangan ini menjadi buah pemberitaan media terkait tudingan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang.

Seperti diketahui, Nazaruddin menuding Chandra dan Ade merekayasa kasusnya bekerja sama dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia juga mengatakan, Ade pernah menemuinya ditemani Johan Budi.

Meskipun demikian, menurut Ubbe, bukan berarti pansel mempertimbangkan kicauan Nazaruddin. "Tetapi lebih kepada orang-orang yang lulus tidak akan menjadi sasaran tembak," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya 'All Out' Menangkan Prabowo

    Elektabilitas Kaesang Tinggi di Jateng, Gerindra: Kan Kampung Jokowi, Keluarga Besarnya "All Out" Menangkan Prabowo

    Nasional
    Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

    Terima Laporan Kecurangan, Menko PMK Usul Bentuk Satgas Pengendalian PPDB

    Nasional
    Data Bais Diretas, TNI Koordinasi dengan Menko Polhukam

    Data Bais Diretas, TNI Koordinasi dengan Menko Polhukam

    Nasional
    514 DPC PDI-P Bakal Ikut Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

    514 DPC PDI-P Bakal Ikut Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

    Nasional
    PPP Sebut Muktamar Masih Sesuai Jadwal pada 2025

    PPP Sebut Muktamar Masih Sesuai Jadwal pada 2025

    Nasional
    Ketua KPK: Tak Ada Wacana Harun Masiku Ditangkap dalam Sepekan, Satgas Terus Bekerja

    Ketua KPK: Tak Ada Wacana Harun Masiku Ditangkap dalam Sepekan, Satgas Terus Bekerja

    Nasional
    Bahas Kerja Sama, Wapres Terima Kunjungan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan

    Bahas Kerja Sama, Wapres Terima Kunjungan Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan

    Nasional
    KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    KPU Akomodasi Putusan MA, PSI: Tak Ada Kaitan dengan Kami

    Nasional
    Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

    Ingatkan Cagub Kejutan Bisa Menang di Jakarta, Habiburokhman: Dulu Jokowi, Anies Juga

    Nasional
    Menko Polhukam Minta Kementerian 'Back Up' Data hingga Empat Lapis

    Menko Polhukam Minta Kementerian "Back Up" Data hingga Empat Lapis

    Nasional
    Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

    Tim Hukum PDI-P Gugat Penyidik KPK ke PN Jakarta Selatan

    Nasional
    Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

    Cucun Sebut Peningkatan Citra Positif Polri Harus Diimbangi dengan Perbaikan Layanan 

    Nasional
    Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

    Cak Imin: Kita Lagi Memantapkan Siapa Pasangan Anies di Jakarta

    Nasional
    Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

    Prabowo Operasi Kaki Kiri, Gerindra: Kecelakaan Tahun 80-an di Timor Timur, Akibatnya Puluhan Tahun Kemudian

    Nasional
     Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

    Kuasa Hukum Bantah Firli Bahuri Terima Rp 1,3 Miliar dari SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com