Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ipar SBY Calon Kuat Pengganti KSAD?

Kompas.com - 12/06/2011, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak  Panglima TNI agar tidak hanya memberikan calon tunggal terkait pergantian Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam hal ini, nama Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang merupakan adik ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi pada pergantian KSAD ini merupakan hak prerogratif Presiden dengan mempertimbangkan usulan Panglima TNI, serta masukan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI.

Imparsial berharap tak ada sinyal nepotisme pada pemilihan KSAD itu. "Kami akui sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 14 di mana Presiden punya hak prerogratif dalam memilih KSAD. Bukan berarti kami tidak menghormati Pramono Edhi Wibowo sebagai calon yang juga berpotensi. Namun, kami tetap mencegah agar pemilihan ini jangan sampai calon tunggal dan terjadinya nuansa nepotisme karena ada hubungan kekerabatan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Poengky bertutur sebaiknya dalam pengangkatan KSAD sudah sepantasnya juga dipertimbangkan beberapa syarat, seperti komitmen bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari korupsi, dan terlepas dalam kasus hukum lainnya. Selain itu, KSAD diharapkan juga berkomitmen pada demokrasi dan good governance, berprestasi, dan komitmen reformasi TNI. Oleh karena itu, perlu melihat apakah nama yang diberikan kepada Presiden nantinya benar-benar sesuai dengan kriteria tersebut.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, nuansa nepotisme mewarnai dunia militer sejak lama. Dia mencontohkan salah satunya menantu mantan Presiden Soeharto, Prabowo, yang kemudian memasuki karier militer yang bagus di zaman Orde Baru.

"Kalau kita melihat di militer selalu ada sistem kekerabatan karena ada saudara dan kolega. Sehingga, menurut kami (Imparsial), sudah cukup oligarki sejak dulu, baik dalam politik maupun dalam militer, apalagi TNI," kata Al Araf.

Ia menambahkan, masih ada beberapa nama yang juga berkompeten untuk menjadi calon KSAD, di antaranya Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo yang saat ini menjadi Kasum TNI. Lainnya, Wakasad TNI Letnan Jenderal Budiman dan Letjen Marciano Norman. Selain itu, nama lainnya adalah Letnan Jenderal Hotmangaraja Pandjaitan, Letnan Jenderal Muhammad Noer Muis, dan Letnan Jenderal Syarifuddin Tipe.

"Empat orang (Budiman, Marciano, Johanes) ditambah Pramono Edhie secara umur dan pernah memiliki jabatan strategis bisa menjadi nama-nama yang berpotensi. Nah, sekarang tinggal dipilih mana yang benar-benar sesuai dengan persyaratan, tentunya dengan lepas dari nuansa nepotisme," ujar Al Araf.

Imparsial berharap Panglima TNI AD, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, serta Presiden dapat memperhitungkan sejumlah nama itu untuk mencari yang terbaik menjadi KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com