Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ipar SBY Calon Kuat Pengganti KSAD?

Kompas.com - 12/06/2011, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak  Panglima TNI agar tidak hanya memberikan calon tunggal terkait pergantian Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam hal ini, nama Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang merupakan adik ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi pada pergantian KSAD ini merupakan hak prerogratif Presiden dengan mempertimbangkan usulan Panglima TNI, serta masukan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI.

Imparsial berharap tak ada sinyal nepotisme pada pemilihan KSAD itu. "Kami akui sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 14 di mana Presiden punya hak prerogratif dalam memilih KSAD. Bukan berarti kami tidak menghormati Pramono Edhi Wibowo sebagai calon yang juga berpotensi. Namun, kami tetap mencegah agar pemilihan ini jangan sampai calon tunggal dan terjadinya nuansa nepotisme karena ada hubungan kekerabatan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Poengky bertutur sebaiknya dalam pengangkatan KSAD sudah sepantasnya juga dipertimbangkan beberapa syarat, seperti komitmen bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari korupsi, dan terlepas dalam kasus hukum lainnya. Selain itu, KSAD diharapkan juga berkomitmen pada demokrasi dan good governance, berprestasi, dan komitmen reformasi TNI. Oleh karena itu, perlu melihat apakah nama yang diberikan kepada Presiden nantinya benar-benar sesuai dengan kriteria tersebut.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, nuansa nepotisme mewarnai dunia militer sejak lama. Dia mencontohkan salah satunya menantu mantan Presiden Soeharto, Prabowo, yang kemudian memasuki karier militer yang bagus di zaman Orde Baru.

"Kalau kita melihat di militer selalu ada sistem kekerabatan karena ada saudara dan kolega. Sehingga, menurut kami (Imparsial), sudah cukup oligarki sejak dulu, baik dalam politik maupun dalam militer, apalagi TNI," kata Al Araf.

Ia menambahkan, masih ada beberapa nama yang juga berkompeten untuk menjadi calon KSAD, di antaranya Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo yang saat ini menjadi Kasum TNI. Lainnya, Wakasad TNI Letnan Jenderal Budiman dan Letjen Marciano Norman. Selain itu, nama lainnya adalah Letnan Jenderal Hotmangaraja Pandjaitan, Letnan Jenderal Muhammad Noer Muis, dan Letnan Jenderal Syarifuddin Tipe.

"Empat orang (Budiman, Marciano, Johanes) ditambah Pramono Edhie secara umur dan pernah memiliki jabatan strategis bisa menjadi nama-nama yang berpotensi. Nah, sekarang tinggal dipilih mana yang benar-benar sesuai dengan persyaratan, tentunya dengan lepas dari nuansa nepotisme," ujar Al Araf.

Imparsial berharap Panglima TNI AD, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, serta Presiden dapat memperhitungkan sejumlah nama itu untuk mencari yang terbaik menjadi KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com