Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Camat NII: Orientasi Panji Uang

Kompas.com - 10/05/2011, 18:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan camat teritorial Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX (NII KW IX) untuk wilayah teritorial Bekasi, Imam Shalahudin, mengatakan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang adalah orang yang sangat berorientasi terhadap uang. Panji selama ini disebut-sebut sebagai pimpinan NII KW IX. Hal tersebut dikatakan Imam usai mengikuti seminar bertajuk "Membongkar Skenario Jahat di Balik NII" di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (10/5/2011).

"Dalam otak Panji Gumilang hanya ada duit, tidak ada itu yang namanya perjuangan Islam," ujar Imam.

Imam yang juga Pemimpin Redaksi NII Crisis Center ini menuturkan, beberapa waktu lalu ia pernah melakukan penelitian bersama sejumlah jurnalis dengan mengunjungi Ponpes Al-Zaytun. Dalam kunjungannya tersebut, ia melihat beberapa jamaah dan pengurus pondok pesantren tersebut amat tidak dilakukan secara manusiawi. Imam mencontohkan, tidak ada standar gaji bagi para pengurus Yayasan Al-Zaytun.

Menurutnya, para pengurus yayasan tersebut hanya diberi gaji sekitar Rp1 juta, dan nominal tersebut belum dipotong infaq dan zakat yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

"Misalnya juga ketika parkir juga harus membayar sedekah, dan lain-lain. Jadi Ini kan sama sekali tidak ada perjuangan Islam, karena orientasinya sangat mengandalkan keuangan," tuturnya.

Untuk itu, Imam mengharapkan, agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk melarang kelompok tersebut. Fatwa tersebut, lanjutnya, setidaknya dapat menjadi pintu bagi umat Islam untuk mendorong pemerintah melakukan penangkapan, paling tidak mempermasalahkan praktik-praktik yang dilakukan Panji Gumilang.

"Agar orangtua juga paham bahwa Panji Gumilang itu penipu yang sangat ulung, sehingga mereka tidak lagi memasukkan anak-anaknya ke Al Zaytun. Dan saya juga saat ini bersama Kontras, NCC, terus berupaya kepada pihak kepolisian, bahwa jeratan hukum apa yang pantas bagi Panji Gumilang," pungkasnya.

Panji Gumilang sendiri telah mengeluarkan bantahan atas tudingan bahwa pondok pesantren yang dikelolanya dikaitkan dengan NII. Dikatakannya, Al Zaytun adalah lembaga pendidikan yang tak terkait dengan aktivitas NII.

"Ketika di bangku SD sudah diajarkan sejarah bahwa NII yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo telah selesai sejak 1962. Sudah selesai. Sama dengan PKI yang telah selesai," kata Panji Gumilang saat ditemui Tribun di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Sabtu (30/4/2011).

Menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu saat ini hanya ada negara Republik Indonesia yang memiliki UUD 1945 dan Pancasila. Sementara NII hanya bagian dari sejarah lama.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

    Nasional
    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

    Nasional
    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

    Nasional
    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

    Nasional
    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com