Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Camat NII: Orientasi Panji Uang

Kompas.com - 10/05/2011, 18:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan camat teritorial Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah IX (NII KW IX) untuk wilayah teritorial Bekasi, Imam Shalahudin, mengatakan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang adalah orang yang sangat berorientasi terhadap uang. Panji selama ini disebut-sebut sebagai pimpinan NII KW IX. Hal tersebut dikatakan Imam usai mengikuti seminar bertajuk "Membongkar Skenario Jahat di Balik NII" di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (10/5/2011).

"Dalam otak Panji Gumilang hanya ada duit, tidak ada itu yang namanya perjuangan Islam," ujar Imam.

Imam yang juga Pemimpin Redaksi NII Crisis Center ini menuturkan, beberapa waktu lalu ia pernah melakukan penelitian bersama sejumlah jurnalis dengan mengunjungi Ponpes Al-Zaytun. Dalam kunjungannya tersebut, ia melihat beberapa jamaah dan pengurus pondok pesantren tersebut amat tidak dilakukan secara manusiawi. Imam mencontohkan, tidak ada standar gaji bagi para pengurus Yayasan Al-Zaytun.

Menurutnya, para pengurus yayasan tersebut hanya diberi gaji sekitar Rp1 juta, dan nominal tersebut belum dipotong infaq dan zakat yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

"Misalnya juga ketika parkir juga harus membayar sedekah, dan lain-lain. Jadi Ini kan sama sekali tidak ada perjuangan Islam, karena orientasinya sangat mengandalkan keuangan," tuturnya.

Untuk itu, Imam mengharapkan, agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk melarang kelompok tersebut. Fatwa tersebut, lanjutnya, setidaknya dapat menjadi pintu bagi umat Islam untuk mendorong pemerintah melakukan penangkapan, paling tidak mempermasalahkan praktik-praktik yang dilakukan Panji Gumilang.

"Agar orangtua juga paham bahwa Panji Gumilang itu penipu yang sangat ulung, sehingga mereka tidak lagi memasukkan anak-anaknya ke Al Zaytun. Dan saya juga saat ini bersama Kontras, NCC, terus berupaya kepada pihak kepolisian, bahwa jeratan hukum apa yang pantas bagi Panji Gumilang," pungkasnya.

Panji Gumilang sendiri telah mengeluarkan bantahan atas tudingan bahwa pondok pesantren yang dikelolanya dikaitkan dengan NII. Dikatakannya, Al Zaytun adalah lembaga pendidikan yang tak terkait dengan aktivitas NII.

"Ketika di bangku SD sudah diajarkan sejarah bahwa NII yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo telah selesai sejak 1962. Sudah selesai. Sama dengan PKI yang telah selesai," kata Panji Gumilang saat ditemui Tribun di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Sabtu (30/4/2011).

Menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu saat ini hanya ada negara Republik Indonesia yang memiliki UUD 1945 dan Pancasila. Sementara NII hanya bagian dari sejarah lama.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com