Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Susno yang Berani Tindak NII

Kompas.com - 05/05/2011, 18:43 WIB

DEPOK, KOMPAS.com — Ketua Tim Rehabilitasi Korban NII di NII Crisis Center Sukanto menilai, pihak kepolisian seolah sulit menindak anggota NII. Kepolisian sulit menjerat mereka dengan pasal pidana. Satu-satunya jenderal polisi yang pernah menindak anggota NII, katanya, adalah Komjen Susno Duadji saat ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.

"Satu-satunya polda yang berani bertindak, Susno Duadji. Tahun 2008 di Bandung, 36 ditangkap," kata Sukanto dalam kuliah umum bertajuk "Bahaya NII" di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (5/5/2011).

Saat itu, Susno menjerat belasan anggota NII dengan pasal makar. Menurut Sukanto, tindakan Susno yang menjerat anggota NII dengan pasal makar itu seharusnya dapat menjadi yurisprudensi atau contoh bagi polda lainnya untuk menindak NII.

Namun, Mabes Polri, kata Sukanto, tidak mengindahkan upaya Susno tersebut untuk dijadikan contoh. "Saya tanya ke Mabes Polri kenapa tidak bisa jadi yurisprudensi untuk di Jakarta. Sulit, itu saja jawabnya," ungkap mantan pengurus kecamatan NII itu.

Selama menjadi pengurus NII Crisis Center, Sukanto berupaya menyampaikan laporan masyarakat korban NII ke pihak kepolisian. Namun, katanya, laporan-laporan NII Crisis Center solah tidak digubris. "Saya lapor ke Mabes Polri, dilempar-lempar saja. Gak ada lagi tindakan. Sejak 2007 saya bikin NII Crisis Center," katanya.

Ia juga menilai, pemberantasan sepak terjang NII yang menyesatkan sebenarnya bergantung pada political will atau keinginan pemerintah untuk serius menanggapi masalah NII.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kemahasiswaan UI Kamaruddin menyampaikan, pihaknya mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar serius menindak sepak terjang NII yang dinilainya dapat merusak moral anak bangsa.

Kamaruddin juga mengusulkan agar pemerintah membentuk semacam rembuk nasional yang mengundang pihak terkait, seperti penegak hukum, sejumlah menteri, institusi akademis, tokoh agama, dan pihak Pesantren Al-Zaytun yang dianggap sebagai institusi formal penyebaran mahzab NII.

"Please, Bapak Presiden, korban sudah banyak berjatuhan dan itu calon pemimpin bangsa. Mohon Bapak Presiden bisa turun tangan, serius menangani kasus ini," kata Kamaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

    Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

    Nasional
    Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

    Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

    Nasional
    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

    Nasional
    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

    Nasional
    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

    Nasional
    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

    Nasional
    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

    Nasional
    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com