Selasa, 29 Juli 2014

News / Nasional

Heboh Kunjungan Kerja

Inilah Alamat "E-mail" Resmi Komisi VIII

Kamis, 5 Mei 2011 | 12:11 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VIII DPR ternyata memang memiliki alamat surat elektronik (e-mail) resmi dengan domain resmi @dpr.go.id. Alamat e-mail itu dibagi-bagikan dalam secarik kertas kecil oleh salah satu staf Sekretariat Komisi VIII, Kamis (5/5/2011).

Alamat resmi e-mail Komisi VIII tersebut adalah set_komisi8@dpr.go.id. Alamat resmi Komisi VIII DPR itu juga terpampang dalam jawaban "Auto Response" ketika mengirimkan pesan ke alamat komisi8@yahoo.com. Pesan respons otomatis itu berisi pemberitahuan sebagai berikut:

"Terima kasih untuk e-mail Anda, tapi mohon maaf ini bukan e-mail resmi Komisi VIII DPR RI sebagaimana disebutkan dalam pertemuan Komisi VIII dengan PPIA di Melbourne. Silakan langsung menghubungi Komisi VIII yang asli di set_komisi8@dpr.go.id sesuai berita di link berikut: ... Selamat belajar dan berkarya untuk bangsa. Salam"

Staf tersebut mengatakan, alamat e-mail resmi Komisi VIII itu sebenarnya ada sejak 2005-2006. Ketika dicek ke dalam e-mail itu, pesan terlama yang bercokol di kotak masuk tertanggal 12 Juni 2010 yang berisi e-mail promo tentang properti. E-mail kedua terlama tertanggal 18 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPR Marzuki Alie dari salah satu pejabat gubernur di China.

Ketika ditanya lebih jauh, staf komisi tersebut tak mau berkomentar banyak dan merujuk pertanyaan kepada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) yang berada di bawah koordinasi Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR.

PPIA tak substantif

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding membenarkan bahwa komisi yang dipimpinnya memiliki alamat e-mail resmi yang selama ini dipergunakan untuk menerima surat resmi, masukan, ataupun aspirasi dari masyarakat, termasuk menerima keberatan dari masyarakat ketika menggelar uji kelayakan dan kepatutan institusi mitra komisi.

"Biasanya, untuk menerima surat-surat dari luar, masukan-masukan, pas seleksi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kami pakai. Tapi kan anggota DPR enggak mungkin hafal. Kami punya kok. Tapi kok kami diadili semacam anak kecil gitu, kan enggak enak juga," katanya.

Menurut Karding, staf komisi yang ikut serta dalam audiensi dengan PPIA di Melbourne memang lupa saking gugupnya waktu itu. Namun, politisi PKB ini menilai, Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) terlalu berlebihan ketika memperdebatkan soal alamat e-mail resmi DPR saat melakukan audiensi di Melbourne. "Enggak substantif protesnya," tegasnya.


Editor : A. Wisnubrata