Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega Beri Catatan "Keberhasilan" SBY

Kompas.com - 10/01/2011, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kritik dan catatan atas kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikannya dalam orasi politik pada peringatan HUT Ke-38 PDI-P di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011).

Mega menyoroti, gambaran kesuksesan pembangunan lebih sering ditampilkan melalui keberhasilan statistik makro-konomi. "Kita juga bisa menyaksikan bagaimana lambannya penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tengah-tengah peningkatan secara dramatis anggaran yang disediakan untuk itu. Itukah yang dimaksud dengan keberhasilan?" ujar Presiden kelima RI ini di hadapan kader dan simpatisan PDI-P serta para tokoh partai politik, termasuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Menurutnya, data statistik yang sering ditonjolkan pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, kata Mega, seharusnya mendengar jeritan rakyat atas kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar.

"Kenaikan harga sudah melebihi daya beli rakyat. Bahkan untuk kesekian kalinya, rakyat menjadi korban hanya untuk sekadar mendapatkan makan," ujarnya.

Mega mengingatkan, pemerintah harus memberi perhatian dan mencegah kasus bunuh diri yang terjadi di beberapa daerah pekan lalu. Alokasi anggaran triliunan rupiah, dikatakannya, seharusnya bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

"Sudah saatnya kita hentikan pameran keberhasilan indikasi makro-ekonomi dan menggantikannya dengan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan rakyat agar terjamin kebutuhan dasar rakyat," kata Mega.

Anggaran negara dinilainya lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur negara ketimbang untuk kepentingan publik.

Mega juga menyoroti impor barang yang dianggapnya dijadikan "dewa" oleh pemerintah dan membiarkan ketergantungan sumber pembiayaan APBN dari pinjaman luar negeri. "Oleh karena itu, hentikan pengungkapan keberhasilan statistikal," tegasnya.

Pengelolaan ekonomi, menurut Mega, juga belum menciptakan sistem yang membangun fondasi kemandirian. Dalam pandangannya, mewujudkan keberdikarian ekonomi tidak bisa ditunda lagi.

"Saya tidak antiasing, namun marilah kita letakkan skala prioritas pengabdian pada kepentingan nasional," kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com