Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega Beri Catatan "Keberhasilan" SBY

Kompas.com - 10/01/2011, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kritik dan catatan atas kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikannya dalam orasi politik pada peringatan HUT Ke-38 PDI-P di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011).

Mega menyoroti, gambaran kesuksesan pembangunan lebih sering ditampilkan melalui keberhasilan statistik makro-konomi. "Kita juga bisa menyaksikan bagaimana lambannya penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di tengah-tengah peningkatan secara dramatis anggaran yang disediakan untuk itu. Itukah yang dimaksud dengan keberhasilan?" ujar Presiden kelima RI ini di hadapan kader dan simpatisan PDI-P serta para tokoh partai politik, termasuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Menurutnya, data statistik yang sering ditonjolkan pemerintah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, kata Mega, seharusnya mendengar jeritan rakyat atas kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar.

"Kenaikan harga sudah melebihi daya beli rakyat. Bahkan untuk kesekian kalinya, rakyat menjadi korban hanya untuk sekadar mendapatkan makan," ujarnya.

Mega mengingatkan, pemerintah harus memberi perhatian dan mencegah kasus bunuh diri yang terjadi di beberapa daerah pekan lalu. Alokasi anggaran triliunan rupiah, dikatakannya, seharusnya bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

"Sudah saatnya kita hentikan pameran keberhasilan indikasi makro-ekonomi dan menggantikannya dengan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan rakyat agar terjamin kebutuhan dasar rakyat," kata Mega.

Anggaran negara dinilainya lebih banyak digunakan untuk belanja aparatur negara ketimbang untuk kepentingan publik.

Mega juga menyoroti impor barang yang dianggapnya dijadikan "dewa" oleh pemerintah dan membiarkan ketergantungan sumber pembiayaan APBN dari pinjaman luar negeri. "Oleh karena itu, hentikan pengungkapan keberhasilan statistikal," tegasnya.

Pengelolaan ekonomi, menurut Mega, juga belum menciptakan sistem yang membangun fondasi kemandirian. Dalam pandangannya, mewujudkan keberdikarian ekonomi tidak bisa ditunda lagi.

"Saya tidak antiasing, namun marilah kita letakkan skala prioritas pengabdian pada kepentingan nasional," kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com