Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kolam Renang Tetap Ada di Gedung DPR

Kompas.com - 07/01/2011, 16:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie kembali menegaskan, rencana pengadaan kolam renang pada gedung baru DPR setinggi 36 lantai semata-mata demi penampungan air. Gedung tinggi, seperti dikutipnya dari penjelasan kontraktor, diperlukan sebagai antisipasi jika terjadi kebakaran di gedung tersebut.

"Gedung berlantai 36 perlu penampungan air untuk pemadam kebakaran. Konsultan yang menyatakan itu. Daripada penampungan air tidak ada gunanya, lebih baik difungsikan jadi sarana olahraga, yaitu kolam renang," jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/1/2011).

"Jadi kolam renang itu hanya memanfaatkan penampungan air," lanjut Marzuki. Ia berharap, polemik kolam renang yang berkembang saat awal rencana pembangunan gedung September 2010 lalu tidak akan berlanjut.

Fasilitas kolam renang itu, kata Marzuki, tidak hanya untuk anggota Dewan. "Semua bisa memanfaatkan fasilitas itu. Saya sudah tegaskan, gedung tidak perlu mewah, tetapi bisa memenuhi kebutuhan anggota DPR," kata Marzuki. 

Mengenai anggaran, dari Rp 1,8 triliun berhasil ditekan hingga Rp 1,3 triliun. Marzuki sendiri meminta kepada Tim Teknis untuk menghitung ulang agar bisa berhemat dari angka tersebut. Bahkan dengan inventaris yang masih bisa digunakan, ia berharap anggaran bisa di bawah Rp 1 triliun.

Pembangunan gedung baru ini belum dipastikan waktunya. Namun, berdasarkan kesepakatan semua fraksi pada akhir 2010, pembangunan gedung ditunda hingga tahun 2011 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

    Nasional
    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

    Nasional
    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

    Nasional
    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

    Nasional
    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

    Nasional
    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

    MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

    Nasional
    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

    Nasional
    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

    Nasional
    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com