JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif tampak keki dengan sikap pemerintah soal polemik RUU Keistimewaan DIY. Maarif tak habis pikir mengenai alasan pemerintah "mengganggu" ketenteraman masyarakat Yogyakarta.
"Jogja ini damai, (kok) juga diganggu. Kenapa toh? Rakyat di sana kan damai. Apa yang harus dipertentangkan di sana? Demokrasi dan monarki. Ah, seolah-olah dia (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) paling paham soal itu," ungkapnya di sela peluncuran Jurnal Maarif Edisi Akhir Tahun 2010, Rabu (15/12/2010).
Buya Maarif mengingatkan, jika Yogyakarta tidak dikelola dengan baik, bisa-bisa menimbulkan kehancuran. Jika mengacu ke sejarah masa lampau, penanggung jawab Maarif Institute ini mengatakan, dipindahnya ibu kota negara ke Yogyakarta bukan sekadar untuk melindungi tokoh-tokoh proklamator waktu itu. Kesultanan juga memberikan sebagian hartanya untuk perjuangan para tokoh proklamator.
Menurut Buya Maarif, fakta sejarah ini harus diperhatikan. "Kalau suatu saat nanti rakyat tidak suka lagi dengan itu, ya nantilah, tapi kenapa sekarang. Pemerintah sekarang kan tidak fokus pada pokok kerjanya, maka dialihkanlah dengan ini," tandasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.