Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gayus Selalu Sebut Nama Haposan

Kompas.com - 08/12/2010, 13:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan, Gayus Halomoan Tambunan berkali-kali menyebut peran terdakwa Haposan Hutagalung terkait mafia kasus saat tiga pertemuan dengan Satgas.

Denny saat bersaksi disidang Haposan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/12/2010) menjelaskan, ia dan Mas Ahmad Santosa, anggota Satgas, bertemu Gayus tiga kali di kantor Satgas di Gedung Bina Graha. Pertemuan itu sebelum Gayus kabur ke Singapura. "Saya pikir hampir semua pertemuan menyebut nama terdakwa (Haposan)," ucap Denny ketika ditanya hakim saat pertemuan keberapa Gayus menyebut Haposan.

Denny menjelaskan, pada pertemuan pertama, Gayus mengaku adanya aliran dana darinya kepada penegak hukum melalui Haposan saat kasusnya diproses di Bareskrim Mabes Polri tahun 2009. Rencananya, kata Denny, Gayus membagi uang ke penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara masing-masing senilai Rp 5 miliar.

Pada pertemuan kedua, jelas dia, Gayus mengakui memiliki harta sekitar Rp 100 miliar yang didapat dari wajib pajak. Namun, saat itu, Gayus belum menyebut wajib pajak mana yang memberi uang. Pada pertemuan ketiga membicarakan perlindungan yang dapat diberi ke Gayus jika ia bersedia mengungkap mafia kasus serta mafia pajak.

Selain tiga pertemuan itu, Denny mengatakan, pihaknya kembali bertemu Gayus di Singapura. Saat itu, Satgas berusaha membujuk Gayus kembali ke Indonesia. Dalam pertemuan itu, kata dia, Gayus juga mengaku menerima uang dari tiga perusahaan Bakrie Grup yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, dan PT Bumi Resource.

Pertemuan terakhir, tambahnya, dilakukan di rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. "Untuk memastikan kondisi yang bersangkutan setelah ditahan," ucap dia. Tanpa sepengetahuan Gayus, ia merekam pembicaraan tiga pertemuan awal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com