Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlambat, Penjelasan SBY Hari Ini

Kompas.com - 02/12/2010, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden hari ini, Kamis (2/12/2010).

Namun, pengamat politik Burhanuddin Mutahdi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengatakan langkah ini terlambat. "Karena sudah telanjur menimbulkan polemik untuk SBY sendiri. Disampaikan tanggal 26 November lalu dan baru diklarifikasi besok (hari ini). Menurut saya, nasi sudah menjadi bubur karena pernyataan SBY yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran mengenai ide monarki yang sudah keburu menimbulkan gejolak masyarakat Yogyakarta," katanya kepada Kompas.com, Rabu malam.

Burhanuddin mengatakan, SBY kali ini melakukan kesalahan strategi komunikasi dalam menyampaikan persoalan RUUK DI Yogyakarta kepada publik. Karena tidak langsung menyasar kepada pokok persoalannya, SBY malah melukai hati rakyatnya dan menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap dirinya sendiri.

Alih-alih mau meluruskan masalah, SBY malah meninggalkan ruang tafsir bahwa dirinya menggugat keistimewaan DI Yogyakarta, khususnya tata cara pengangkatan gubernurnya. Oleh karena itu, lanjutnya, kalaupun SBY akan memberikan penjelasan kembali, poin ini harus jernih disampaikan kepada publik.

"Besok harus memperjelas maksud SBY bahwa dia dan pemerintah tidak sedang berusaha melucuti keistimewaan Yogyakarta. Dia harus mengatakan dengan terang benderang bahwa pemerintah SBY tidak sedang mengurangi keistimewaan DI Yogyakarta dan tidak melupakan sejarah dan kontribusinya terhadap Republik Indonesia," tuturnya.

Sebelum menyampaikan penjelasan pula, Burhanuddin mengatakan, SBY lebih baik berbicara empat mata terlebih dulu dengan Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, SBY perlu mendengarkan Sultan sebelum menjelaskan penggunaan istilah "monarki" serta sebelum pemerintah memutuskan pasal tata cara pemilihan dan pengangkatan Gubernur DI Yogyakarta.

Dengan berbicara bersama Sultan, SBY diharapkan dapat memberikan klarifikasi kepada publik mengenai hubungannya yang kurang harmonis dengan Sultan selama ini. Publik bisa melihat bahwa anggapan selama ini tidak tepat. Selain itu, lanjutnya, komunikasi elite tentu dapat meredam gejolak di akar rumput yang dalam beberapa hari sangat ngotot mendorong dilakukannya referendum.

"Kalau SBY bicara dengan Sultan, itu pasti akan menuntaskan segala polemik yang dimulai dari kontroversi selama ini. Ini bisa menolong masyarakat untuk cooling down," katanya. "Saya kira Sultan sebagai sosok yang demokratis akan terbuka bertemu dengan SBY mengenai ini," ujarnya kemudian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

    Nasional
    'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

    "Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

    Nasional
    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

    Nasional
    Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

    Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

    Nasional
    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

    Nasional
    Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

    Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

    Nasional
    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

    Nasional
    'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

    "Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

    Nasional
    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

    Nasional
    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    [POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

    Nasional
    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com