Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Relokasi, Solusi Menyelamatkan

Kompas.com - 31/10/2010, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat, relokasi warga di Kepulauan Mentawai tetap merupakan solusi bagi mereka yang bertempat tinggal di kepulauan tersebut dari ancaman tsunami. Hal itu dikatakan Marzuki dalam pernyataan persnya yang diterima Kompas.com, Sabtu (30/10/2010) malam.

Menurutnya, relokasi adalah solusi yang bisa menyelamatkan dari jatuhnya korban jiwa karena bencana serupa. "Masalah relokasi yang diributkan, saya yakin ini akan menjadi solusi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dan tidak merupakan pemborosan dalam rangka recovery dan rekonstruksi. Hematlah uang negara dan bantuan sosial dari mana pun demi memberi rasa aman bagi kehidupan saudara-saudara kita di Pulau Mentawai," ujarnya.

Masih mengutip pernyataan persnya, Marzuki mengungkapkan, Mentawai berada di jalur gempa dan bisa berpotensi tsunami. "Sudah berkali-kali gempa terjadi di wilayah tersebut, tapi kita kurang peduli. Saya tidak tahu bagaimana kondisi daratan di Mentawai, apakah ada tempat untuk menyelamatkan diri apabila ada peringatan tsunami," kata Marzuki.

Jika tak ada tempat untuk menyelamatkan diri, menurutnya, secanggih apa pun alat pendeteksi dini tidak akan mampu menyelamatkan. "Karena lokasinya jauh dari Sumatera. Saya tidak menginginkan ada lagi musibah yang berakibat korban meninggal karena nyawa manusia siapa pun harus diselamatkan," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Oleh karena itu, ia melanjutkan, harus dipikirkan solusi relokasi warga ke tempat lebih aman. Relokasinya, menurut dia, ke lokasi di luar jangkauan tsunami. "Buat akses jalan menuju pantai untuk mereka melaut. Kalau memang Pulau Mentawai sudah tidak ada jaminan aman, kita mempunyai wilayah yang luas yang bisa menampung saudara-saudara kita tersebut. Dari jaman dulu transmigrasi adalah hal yang biasa. Sebagian besar mereka sukses dan sejahtera di daerah baru, daripada membiarkan mereka tetap miskin di tempat yang lama," paparnya.

Ia melanjutkan, "Kalau sudah difasilitasi tetap tidak bersedia, seperti kasus Mbah Maridjan, sudah akan dievakuasi tapi menolak, maka risiko tersebut sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Walaupun ada kewajiban kita untuk memaksa demi nyawa manusia. Demikian juga Pulau Mentawai, kalau tidak mau direlokasi, konsekuensi tinggal di tepi pantai yang rentan gempa pasti ada saatnya kena tsunami lagi".

Akan tetapi, para pemangku kekuasaan, dikatakannya, harus memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat. Terkait bantuan bagi korban tsunami, Marzuki mengaku telah menghubungi Menteri Perhubungan Freddy Numberi untuk segera mengirimkan kapal bantuan. DPR akan melakukan pengawasan penyaluran bantuan dan penanganan bencana pada saat yang tepat.

"Tidak pada saat ini yang justru mengganggu mereka yang bekerja untuk tanggap darurat," katanya. Saat ini, menurut Marzuki, yang perlu dilakukan adalah mendorong relawan dan mereka yang terlibat dalam penanganan untuk mendistribusikan bantuan. "Masing-masing partai juga sudah bekerja bahu-membahu membantu korban. DPR melalui Komisi VIII dan tim khusus lintas fraksi dari dapil musibah yang akan menangani tugas-tugas DPR di daerah gempa. Selebihnya, komisi yang lain bekerja seperti biasa. Kalau nanti ada empati dari anggota Dewan, kita urunan memberikan kepada ahli musibah," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

    Nasional
    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Nasional
    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Nasional
    Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

    Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

    Nasional
    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Nasional
    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    Nasional
    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Nasional
    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

    Nasional
    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com