Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tak Tertandingi Lagi

Kompas.com - 04/04/2010, 08:02 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com — Ketua Panitia Kongres III PDI Perjuangan di Bali, Puan Maharani, menyatakan tidak ada nama lain di luar nama Megawati Soekarnoputri sebagai calon ketua umum PDI-P. Kebulatan tekad memilih kembali Megawati itu disampaikan akar rumput melalui 33 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Tanah Air.

"Di kongres ini tidak ada kemungkinan lagi ada nama lain karena sudah selesai di tingkat internal. Konferda (konferensi daerah) yang digelar 33 DPD semua mengerucut ke satu nama, yakni Megawati," kata Puan di hadapan pers di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (3/4/2010).

Konferensi pers itu digelar terkait persiapan akhir kongres yang akan berlangsung 6-9 April 2010. Puan didampingi Ketua Panitia Pelaksana Kongres III PDI-P, Tjahjo Kumolo, dan Ketua DPD PDI-P Bali Cokorda Ratmadi.

Menurut Puan, adanya usulan nama lain sebagai calon ketua umum, yakni Guruh Soekarnoputra yang notabene adik Megawati, sudah otomatis gugur karena konferda di tingkat DPD sudah menghendaki Megawati. Nama Guruh sendiri dipilih oleh empat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 495 DPC. ”Kongres hanya akan menyatakan sikap politik partai ke depan, program-programnya, dan membahas AD/ART partai,” kata Puan.

Beberapa saat sebelum konferensi pers digelar terlihat sejumlah baliho yang berisi dukungan terhadap pencalonan Guruh sebagai ketua umum dicabuti dari arena sekitar kongres di Hotel Grand Bali Beach.

Tjahjo Kumolo membantah pencabutan baliho-baliho itu. Partainya tetap ingin agar semangat demokrasi dihadirkan dalam suasana kegembiraan. Baliho yang ingin memecah-belah partai harus dipindahkan. ”Tidak dicopoti, hanya dipindah saja sementara. Kami hanya ingin wajah Ibu Mega di depan arena kongres,” ujarnya singkat.

Namun, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Mohtar Mas’oed, di sela-sela diskusi Sekolah Demokrasi Ogan Ilir bertema ”Regenerasi Kepemimpinan Parpol Menuju Kualitas Demokrasi” yang diselenggarakan Yayasan Puspa Indonesia dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Sabtu, di Palembang, mengatakan, parpol yang tidak melakukan regenerasi pemimpin dan hanya mengandalkan pada popularitas pemimpinnya tidak akan berumur panjang.

Menurut Mohtar, regenerasi pemimpin parpol yang berjalan lambat dan terbatas pada keluarga terjadi karena sejarah kemunculan parpol di Indonesia bukan untuk kepentingan publik. Parpol didirikan dengan tujuan utama memenangi pemilu, bukan untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi publik.

Ribuan kader

Menurut Puan, hal-hal prinsip kepartaian yang dibahas meliputi sikap PDI-P terhadap pemerintahan Yudhoyono-Boediono dan ada tidaknya posisi wakil ketua umum PDI-P. Dua hal itu akan ditentukan melalui mekanisme internal partai yang bersumber pada sikap ketua umum terpilih.

Megawati dijadwalkan menyampaikan orasi politik di depan peserta kongres pada pembukaan tanggal 6 April. Kongres diikuti sekitar 2.000 kader. Namun, menurut Tjahjo, simpatisan PDI-P yang hadir diperkirakan mencapai 8.000 orang.

Di Purbalingga, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Ganjar Pranowo, mengatakan, 99 persen PDI-P tetap beroposisi dengan pemerintah. Sikap politik itu merupakan bagian dari pilihan PDI-P yang ingin memantapkan diri sebagai parpol berbasis pada ideologi.

Soal regenerasi di PDI-P, Ganjar memastikan akan ada banyak perubahan dalam kepengurusan baru dengan masuknya kader-kader baru. (BEN/HAN/WAD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com