DPR Diminta Ajukan Interpelasi ke Menhuk dan HAM Terkait SK Konflik PPP
Sabrina Asril
Kompas.com - 11/11/2014, 17:14 WIB
Humphrey menilai yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy tidak layak bahkan bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik.