Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU Diminta Tak Perlu Khawatir jika Kadernya Banyak Berkontestasi di Jatim

Kompas.com - 09/07/2017, 11:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyayangkan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta Presiden Jokowi tak mengizinkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa maju di Pilkada Jawa Timur.

Menurut dia, maju atau tidaknya Khofifah dalam Pilkada Jawa Timur adalah hak konstitusional dan pilihan politik warga negara yang harus dihormati. Terlebih, menurut dia, Khofifah memiliki potensi kemenangan yang cukup tinggi di Jawa Timur.

"Khofifah memiliki popularitas yang tinggi. Problemnya kita ketahui saat dua pilgub sebelumnya ada indikasi penghadangan terhadap Khofifah," ujar Angga, sapaannya, melalui keterangan tertulis, Minggu (9/7/2017).

Baca juga: Muhaimin Minta Jokowi Tak Izinkan Khofifah Maju di Pilkada Jatim

Ia menyatakan, semestinya Nahdlatul Ulama (NU) bersyukur dengan banyaknya kader mereka yang berkualitas untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur. Karena itu, menurut Angga, semestinya NU memberi keleluasaan sebesar mungkin kepada kader-kadernya yang berkualitas untuk berkontribusi bagi masyarakat.

"Ini berlaku bukan hanya untuk Khofifah, namun juga kader NU yang memang basisnya di Jawa Timur seperti Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga kader PDI-P sekaligus kader NU," papar Angga.

"Tidak usah khawatir bertanding jika harus berhadapan dengan kader NU lainnya seperti misalnya Gus Ipul (Saifullah Yusuf)," lanjut dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak maju sebagai calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018. Muhaimin menyebutkan, dua pekan lalu ia sudah "melobi" Presiden Joko Widodo agar tidak memberi izin Khofifah terjun ke Pilkada Jawa Timur.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah, jadi menteri saja," kata Muhaimin dalam halal bihalal di kediamannya, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Baca juga: "Ibu Khofifah Jangan Lepas Jabatan Menteri untuk Pilkada Jatim"

Cak Imin, sapaannya, mengklaim bahwa Jokowi setuju karena menilai bahwa Khofifah lebih baik konsentrasi di kementeriannya.

"Ya, bagus juga sih, orang dia saatnya konsentrasi di menteri," kata Muhaimin menirukan ucapan Jokowi.

Kompas TV Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjenguk dua anggota brimob di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com