Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Diperiksa KPK, Marzuki Alie Bilang 'Saya Bukan Pencuri'

Kompas.com - 06/07/2017, 17:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) 2009-2014, Marzuki Alie memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/7/2017).

Politisi Partai Demokrat itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Marzuki menjalani pemeriksaan hampir empat jam dan keluar sekitar hampir pukul 16.00 WIB.

Saat keluar gedung KPK, Marzuki enggan mendekati awak media yang sudah berjajar di depan pintu keluar.

(baca: Terdakwa E-KTP Sebut Marzuki Alie Marah karena Dapat Bagian Kecil)

Saat para reporter mendekati Marzuki agar suaranya terdengar lebih jelas, Marzuki memperingatkan mereka menjaga jarak.

"Jangan mendekat, kalau mendekat saya mundur," pinta Marzuki.

Marzuki kemudian menjelaskan apa-apa yang dibahas dalam pemeriksaan. Pertama, penyidik KPK menanyakan hubungannya dengan Partai Demokrat.

(baca: Menurut Terdakwa E-KTP, Ada Catatan Fee untuk Novanto hingga Marzuki Alie)

Kedua, ditanyakan pula hubungan Marzuki selaku Ketua DPR-RI dengan proyek e-KTP. Terakhir, penyidik menanyakan perihal proyek e-KTP.

Marzuki dalam pemeriksaan tersebut menegaskan, tidak pernah mengenal tersangka, yakni Andi Narogong, serta kedua terdakwa Irman dan Sugiharto.

"Saya sampaikan (dalam pemeriksaan tadi), semua orang itu tidak saya kenal termasuk Andi Narogong," kata Marzuki.

"Saya baru tahu (tentang dia). Jadi, betul-betul saya tidak tahu siapa Andi Narogong. Kemudian saya juga tidak kenal Irman. Saya tidak kenal Sugiharto," tambah mantan bakal capres Demokrat itu.

(baca: Marzuki Alie: Sumpah Mati, Teganya Ngomong Saya Terima Uang E-KTP)

Ia mengaku, tidak pernah menerima apapun baik uang atau barang dalam proyek e-KTP.

Halaman:


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com