Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terorisme Makin Marak, Politisi PDI-P Dorong RUU Terorisme Segera Rampung

Kompas.com - 03/07/2017, 08:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme segera dirampungkan. Hal itu menyusul semakin maraknya tindakan teror yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Kasus-kasus tindakan teror akhir-akhi ini semakin nekad dan mengarah pada aparat negara, seperti polisi," kata Andreas melalui keterangan tertulis, Minggu (2/7/2017).

"Kegentingan ini mengharuskan RUU Terorisme segera dirampungkan untuk memberikan tools bagi aparat negara melawan terorisme," sambung Ketua DPP PDI-P itu.

Serangan-serangan tersebut, kata Andreas, menunjukkan adanya upaya atau perlawanan serius dari para terduga teroris untuk melemahkan mental dan kerja aparat dalam mengamankan negara.

(Baca: Kronologi Penusukan Polisi di Masjid Falatehan Dekat Mabes Polri)

Terlebih, teror juga kerap terjadi pada momentum-momentum penting, seperti jelang bulan Ramadhan dan kunjungan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama ke Jakarta.

"Ini merupakan modus terorisme yang serius," ucap Anggota Komisi I DPR RI itu.

Menurutnya, aparat keamanan kini harus dibekali tools atau peralatan kelengkapan yang lebih baik, baik dari segi fisik maupun kelengkapan peraturan perundangan yang memungkinkan mereka untuk secara total memberantas terorisme.

Tak hanya bagi aparat keamanan namun juga bagi intelijen dan seluruh stake holder yang terkait.

"Pemberantasan terorisme tidak bisa dilakukan secara parsial dengan hanya melibatkan polisi saja. Tetapi harus menggunakan total approach, di mana semua stake holder negara atas nama negara di bawah payung UU Anti Terorisme berperang melawan terorisme," kata Andreas.

(Baca: Terpengaruh Situs Radikal, Penusuk Polisi Diduga Simpatisan ISIS)

Sedikitnya terjadi dua kali teror terjadi terhadap aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir. Kejadian pertama terjadi di Markas Polda Sumatera Utara. Terduga teroris saat itu menyerang polisi yang tengah berjaga. Dalam kasus penyerangan ini, Ipda Anumerta Martua Sigalingging yang sedang berjaga di pos gugur.

Teror lainnya terjadi Jumat (30/6/2017) di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan. Saat itu, dua anggota polisi yang baru saja selesai menunaikan ibadah shalat Isya ditusuk oleh seorang pria. Masjid tersebut hanya berjarak 200 meter dari Markas Besar Kepolisian RI.

Anggota Resimen 1 Gegana AKP Dede Suhatmi dan anggota Resimen 3 Pelopor Briptu M Syaiful Bakhtiar menjadi korban penusukan dalam kejadian tersebut.

Kompas TV 2 Polisi Korban Penikaman Dipindahkan ke RS Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com