Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Bahas Anggaran Pilkada, Pemda-pemda Ini Akan Dilaporkan Bawaslu kepada Mendagri

Kompas.com - 21/06/2017, 21:43 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan, baru satu daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, satu provinsi yang sudah meneken NPHD itu adalah Jawa Barat.

"Jawa Barat yang sudah NPHD, anggaranya Rp 322,12 miliar. Kalau Pemda yang belum teken NPDH kami belum bisa sampaikan anggarannya berapa," kata Abhan kepada Kompas.com, Rabu (21/6/2017).

Abhan mengatakan, ada enam Pemda pada tingkat provinsi yang telah menyetujui anggaran Pilkada 2018, tetapi belum diteken NPHD-nya.

Keenam Provinsi itu yaitu Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Baca: Baru Satu Pemda Teken NPHD, Bawaslu Akan Temui Tjahjo Kumolo

Sementara, yang masih dalam proses pembahasan ada sembilan provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

"Satu provinsi pembahasannya belum jalan yaitu di Papua," ujar Abhan.

Adapun, pada tingkat Kabupaten/Kota belum ada satu pun Pemda yang menandatangani NPHD.

Ada yang anggarannya telah disetujui tetapi belum diteken NPHD-nya yaitu sebanyak 16 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 9 kota (dari 38 kota).

Sementara itu, Pemda Kabupaten/Kota yang tengah melakukan pembahasan anggaran, ada 76 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 23 kota (dari 38 kota).

"Yang belum melakukan pembahasan anggaran itu 24 kabupaten dan 6 kota. Ini sangat memprihatinkan," kata Abhan.

"Harapan kami, Kemendagri bisa mendorong agar Pemda yang saat ini belum dan sedang (melakukan) pembahasan, segera bisa selesai. Sehingga begitu Panwas terbentuk bisa diteken NPHD-nya," kata Abhan.

Baca: Bawaslu Targetkan Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota pada Agustus 2017

Berikut daftar kabupaten/kota yang belum melakukan pembahasan anggaran Pilkada 2018:
1. Kabupaten Jombang
2. Kabupaten Lumajang
3. Kabupaten Tulungagung
4. Kabupaten Nagekeo
5. Kabupaten Rote Ndao
6. Kabupaten Manggarai Timur
7. Kabupaten Alor
8. Kabupaten Ende
9. Kabupaten Barito Timur
10. Kabupaten Gunung Mas
11. Kabupaten Kapuas
12. Kabupaten Katingan
13. Kabupaten Lamandau
14. Kabupaten Murung Raya
15. Kabupaten Pulang Pisau
16. Kabupaten Seruyan
17. Kabupaten Sukamara
18. Kabupaten Biak Numfor
19. Kabupaten Jayawijaya
20. Kabupaten Paniai
21. Kabupaten Deiayi
22. Kabupaten Puncak
23. Kabupaten Mamberamo Tengah
24. Kabupaten Mimika
25. Kota Padangsidempuan
26. Kota Padang
27. Kota Pariaman
28. Kota Padang Panjang
29. Kota Sawahlunto, dan
30. Kota Palangkaraya

Kompas TV Rakernas PDI-P Bahas Evaluasi 101 Pilkada di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com