Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kelompok Maute Masuk RI, Wiranto Pimpin Rapat di Manado

Kompas.com - 15/06/2017, 06:46 WIB

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap tidak ada kelompok Maute di Marawi yang lolos ke Indonesia setelah digempur militer Filipina.

"Kita tahu bahwa kelompok Maute di Marawi merupakan bagian dari ISIS yang sementara mendapat gempuran dahsyat di Suriah. Karena itu kita sepakat mencoba membendung jangan sampai gempuran di Marawi ada penerobosan, pelolosan ke Indonesia," kata Wiranto pada rapat koordinasi dengan seluruh jajaran terkait pusat dan daerah di Manado, Rabu (14/6/2017).

Rapat koordinasi di Manado, kata Wiranto, diikuti gubernur wilayah perbatasan dengan Filipina, pangdam, kapolda, unsur TNI/Polri pusat dan daerah, serta kementerian lembaga pusat.

Koordinasi ini juga dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan aparat keamanan serta pemerintah daerah wilayah perbatasan.

"Ternyata langkah-langkah antisipasi sudah banyak dilakukan untuk mencegah masuknya unsur-unsur Marawi ke Indonesia," ujar Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, koordinasi yang dilakukan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan TNI/Polri dan melibatkan masyarakat sebagai sistem peringatan dini.

"Peran masyarakat penting karena masyarakat lebih dulu mengetahui apakah ada unsur-unsur gerakan Maute di Marawi yang menerobos ke Indonesia," kata dia.

(Baca juga: Terungkap, Mengapa Milisi Maute di Marawi Sulit Ditaklukkan)

Wiranto pun mengharapkan, pemerintah dan aparat keamanan daerah meningkatkan kewaspadaan setinggi tingginya sebagai langkah pencegahan.

Rapat koordinasi di Manado juga untuk menampung aspirasi masyarakat, pemerintah daerah serta aparat keamanan yang sementara ini perlu diselesaikan pemerintah pusat apakah penyediaan bahan bakar untuk patroli ditambah, menyangkut peraturan keimigrasian yang memerlukan prosedur khusus, atau masalah pidana terhadap orang yang nyata-nyata sudah bergerak ikut di sana dan masuk ke Indonesia.

"Ini masukan yang baik dan akan diselesaikan. Rapat koordinasi dengan pemerintah wilayah perbatasan ini bermanfaat luar biasa untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka visi pemerintah melindungi seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia," ujarnya.

(Karel A Polakitan/ant)

Kompas TV Cegah ISIS dari Marawi, Polisi Minahasa Perketat Keamanan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com