Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yang Lebih Berbahaya dari "Proxy War"...

Kompas.com - 14/06/2017, 08:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat intelijen Stepi Anriani mengatakan, proxy war memang berbahaya, sebab tidak dilakukan secara langsung oleh negara yang terlibat di dalamnya.

"Kita belakangan didengung-dengungkan dengan istilah proxy war, setelah Panglima TNI dalam berbagai pidato menyebut proxy war. Apa itu proxy war, (adalah) peperangan dengan menggunakan pihak ketiga," kata Stepi dalam diskusi "Pancasila, Terorisme, dan Proxy War" di Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Stepi mengatakan, peperangan jenis ini bukan hanya dimainkan oleh aktor negara (state actor), melainkan juga non-state actor. Aktornya bisa lembaga internasional, lembaga bantuan, non government organization, hingga institusi pers.

Lebih lanjut Stepi mengatakan, di samping proxy war, ada bentuk peperangan lain yang dikenal dengan istilah asymmetric warfare dan cyber warfare.

Peperangan asimetris atau (asymmetric warfare) merupakan pertempuran dua pihak atau lebih untuk menguasai aset dan sumber daya, yang juga dilakukan dengan penguasaan nonmiliter atau cara lazim perang dilakukan.

Sedangkan cyber warfare merupakan peperangan yang dilakukan untuk menguasai potensi aset di dunia maya.

Menurut Stepi, jka tiga bentuk peperangan itu dilakukan bersamaan (proxy war, asymmetric warfare, cyber warfare), maka akan menjadi peperangan yang mengerikan.

 

"Jika ketiga elemen perang ini bersatu, maka itulah yang disebut hybrid warfare. Inilah peperangan yang lebih mematikan abad ini," kata Stepi.

(Baca juga: "Proxy War" Dinilai Ancaman Terbaru Indonesia pada Masa Depan)

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan, saat ini proxy war mengancam Indonesia. Sehingga semua pihak harus bersatu dalam mencegah dan melawannya.

Dia mengatakan, dalam proxy war tidak bisa dilihat siapa lawan dan kawan, tetapi perang tersebut dikendalikan oleh negara lain. Ia menjelaskan, perang tanpa bentuk tersebut sudah terbukti, dengan kasus lepasnya Timor Timur dari NKRI.

Timor Timur diperebutkan oleh negara lain, karena di sana ada kekayaan SDA berupa greater sunrise yang letaknya antara Indonesia dan Timor-Timur.

Menurut dia, ada beberapa cara dalam mengatasinya, yakni modal NKRI yang mempunyai geografi daratan dan lautan yang kaya akan SDA agar dikelola dengan baik dan bermanfaat.

"Kemudian kita punya demografi, yakni kearifan lokal, yang juga harus dibarengi dengan revolusi mental, Pancasila sebagai pedoman hidup, serta dibutuhkan peran civitas dan akademika, serta mahasiswa dalam mencegahnya perang tanpa bentuk tersebut," kata Gatot.

(Baca:Panglima TNI: "Proxy War" Mengancam Indonesia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com