Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kepala BIN Baru Harus Mampu Menangkal Proxy War"

Kompas.com - 12/11/2014, 11:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Badan Intelijen Negara ke depannya diprediksi akan berhadapan dengan tantangan yang lebih berat, yakni proxy war. Untuk itu, diperlukan kepala BIN yang mampu menangkal terjadinya serangan proxy war itu.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati kepada Kompas.com, Rabu (12/11/2014).

Mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, tren proxy war yang saat ini terjadi tentu berpotensi merongrong kedaulatan NKRI.

“Seyogianya mengerti mengatasi perang non-tradisional sehingga juga paham intelijen pertahanan, keamanan, ekonomi, cyber, bahkan proxy,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Ia menjelaskan, proxy war merupakan kondisi perang di mana dua pihak yang saling berseteru tidak melakukan kontak serangan secara langsung. Serangan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai alatnya. Biasanya, kata dia, target serangan proxy war ini adalah sumber daya alam suatu negara.

“Sederhananya, proxy war itu suatu upaya penguasaan SDA kita dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tak terasa kehadirannya,” kata dia.

Ia menambahkan, kepala BIN yang baru juga harus memiliki pola kerja yang matang dalam mengelola informasi. Kesalahan dalam mengelola informasi tentu akan berakibat fatal dalam pengambilan suatu kebijakan.

“BIN harus jadi shield negara, dan jadi mata, hidung, telinga presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI dan Polri untuk menentukan kebijakan politis dan teknis,” katanya.

Nuning mengingatkan bahwa produk intelijen yang diserahkan oleh BIN menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden. Sedianya, informasi yang diolah tentu tidak hanya harus lengkap, tetapi juga harus cepat.

“Salah info atau keterlambatan info ke presiden akan dibayar mahal oleh pemerintah dan menentukan kredibilitas presiden di mana masyarakat dan dunia internasional,” katanya.

Jika dilihat dari ritme kerja Presiden Joko Widodo, ujar Nuning, maka sosok kepala BIN selanjutnya adalah sedikit bicara, tetapi banyak kerja. Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa penguasaan atas bidang intelijen, khususnya early detection dan early warning, menjadi sebuah keharusan.

“Bahaya sekali kalau BIN dipimpin oleh orang yang tak punya integritas dan ambivalen dalam loyalitasnya,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com