Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Qatar Dikucilkan Karena Dorong Reformasi Negara Arab

Kompas.com - 10/06/2017, 11:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif, menilai alasan utama Qatar dikucilkan oleh Arab Saudi dan negara lain karena gencar menyuarakan reformasi pemerintahan negara-negara Arab.

Ia melihat, Qatar sebagai sebuah kekuatan ekonomi politik baru di Timur Tengah yang mereformasi dirinya saat mulai berkembang di era 1990-an.

Ia menyebut, setelah Arab Spring, rezim politik di negara-negara Arab tak hanya terdiri dari rezim republik dan monarki.

"Ada juga monarki konervatif dan monarki yang tereformasi. Qatar termasuk monarki yang tereformasi," ujar Ali dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

(baca: Qatar yang Dulu Miskin Kini Jadi Salah Satu Negara Terkaya di Dunia)

Selain itu, Ali menambahkan, sikap politik internasional Qatar juga kerap berbeda dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain, dan selainnya dalam keberpihakannya terhadap Iran.

Padahal, menurut Ali, Iran dan Arab Saudi kerap bersebrangan di kancah politik internasional.

(baca: Indonesia Dorong Rekonsiliasi Negara-negara Arab dengan Qatar)

Karena sikap politiknya yang kerap mendorong reformasi sistem monarki di negara-negara Arab dan keberpihakannya terhadap Iran, Ali mengatakan, pengaruh Qatar dikhawatirkan mengancam eksistensi sistem monarki konservatif di negara-negara Arab.

"Qatar diperhatikan secara utama. Ada kekhawtiran rezim konservatif di teluk, kalau dibiarkan Qatar akan mendorong adanya Arab Spring jilid dua," papar Ali.

Yaman dan Maladewa mengikuti jejak Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Libya, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Alasannya, Qatar dituding melakukan langkah yang mengganggu keamanan kawasan Teluk.

Mereka menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al Qaeda.

Pemutusan hubungan diplomatik tetap terjadi meski tuduhan itu telah disangkal Qatar.

Kantor berita Arab Saudi SPA, menyebutkan, Riyadh telah menutup perbatasannya dan memutus seluruh kontak darat, laut, dan udara dengan negara di Semenanjung Arab itu.

Qatar menyebut keputusan itu tak bisa dibenarkan dan tidak didasarkan pada fakta-fakta.

Kompas TV Ketegangan Diplomatik Qatar Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com