Agun Gunandjar Jadi Ketua Pansus Angket KPK, Golkar Tak Beri Arahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa tidak ada arahan khusus untuk Fraksi Partai Golkar di DPR, termasuk dari Ketua Umum Setya Novanto, terkait kursi pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu menyusul terpilihnya politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Ketua Pansus Hak Angket KPK.

"Sama sekali dari DPP tidak ada arahan sedikit pun tentang itu," kata Idrus di sela acara buka bersama di kediaman dinas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).

Menurut Idrus, arahan DPP kepada Fraksi Partai Golkar adalah agar apa pun yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK bertujuan baik terhadap kinerja KPK.

"Jangan pernah ada sama sekali berpikiran, apalagi berjuang merumuskan pembubaran KPK itu," tuturnya.

Partai Golkar, kata Idrus, pada awalnya justru menginginkan agar PDI Perjuangan yang menjadi ketua Pansus Hak Angket KPK. Hal itu mempertimbangkan posisi PDI-P sebagai partai dengan suara terbesar di DPR RI.

"Karena itu kami penghormatan kepada PDI-P. Tapi PDI-P seperti yang kita tahu, menyerahkan," tuturnya.

Agun Gunandjar terpilih sebagai Ketua Pansus Hak Angket KPK pada Rabu siang melalui rapat tertutup.

(Baca: Agun Gunandjar Jadi Ketua Pansus Hak Angket KPK)

Selain memilih ketua, pansus juga memilih tiga orang wakil ketua, yakni Risa Mariska (PDI-P), Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura) dan Taufiqulhadi (Nasdem).