Pansus Hak Angket KPK Upayakan Pembahasan Dilakukan Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengupayakan agar pembahasan dilakukan secara terbuka.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, dengan pembahasan secara terbuka, publik dapat melihat langsung proses yang terjadi di Pansus.

"Saya juga berharap angket ini dalam rapat-rapat ke depan terbuka untuk umum dan transparan," kata Bambang saat ditemui sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Selain itu, kata Bambang, publik juga bisa mengawal jika ada anggota-anggota yang pertanyaannya mengarah pada pelemahan KPK.

"Saya kira kami sepakat KPK harus dibenahi dan diperkuat," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Baca: Golkar Dorong PDI-P Jadi Pimpinan Pansus Hak Angket KPK

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

Hak angket terhadap KPK diinisiasi pada rapat kerja Komisi III dan KPK beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Komisi III sebelumnya sudah sepakat agar rapat Pansus Hak Angket KPK berlangsung terbuka dan transparan.

"Akan saya perjuangkan (terbuka)," ujar Arsul.

Namun, rapat bisa saja dilaksanakan secara tertutup jika pihak yang diundang meminta agar rapat dilaksanakan tertutup.

Saat ini, baru lima fraksi yang menyerahkan nama-nama perwakilannya di Pansus Angket KPK yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Hanura, dan Nasdem.

Adapun fraksi yang belum, masih bisa menyerahkan nama perwakilan hingga pekan depan.