Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi ISIS dari Filipina, TNI Kerahkan Alutsista hingga Nelayan

Kompas.com - 01/06/2017, 14:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan milisi pro-ISIS ke Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, membuat TNI memperketat perbatasan Indonesia-Filipina.

TNI tidak ingin milisi memperluas arena serangan mereka ke tanah air.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak melepaskan pengawasan terhadap daerah perbatasan Indonesia-Filipina.

"Jadi kami ini melakukan operasi laut. Mulai dari Halmahera Utara, Morotai, Siangir sampai Laut Sulawesi," ujar Panglima TNI di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

(baca: Diduga Terlibat Serangan di Marawi, Tujuh WNI Masuk DPO di Filipina)

Tidak hanya mengerahkan personel beserta alat utama sistem persenjataan, Panglima TNI juga meminta bantuan para nelayan setempat untuk ikut mengawasi masuknya orang asing melalui jalur laut.

"Kami mengkoordinasi nelayan di sepanjang pesisir pantai kita bersama-sama Babinsa dan intelejen di sana," ujar Gatot.

Gatot menambahkan, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, sulit untuk menindak orang asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan aksi teror.

(baca: Panglima TNI: Bodoh jika Masih Pakai UU Anti-Terorisme yang Sekarang)

"Kalau undang-undangnya seperti ini, orang asing masuk dari mana saja boleh-boleh saja. Wong dia berbuat (teror) dulu, baru diperiksa. Paling aman (untuk kelompok teror)," ujar Gatot.

Oleh sebab itu, Gatot berharap DPR RI segera merampungkan Revisi UU Anti-Terorisme agar Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dari ancaman teror.

Milisi Maute yang merupakan sayap dari ISIS menyerang Kota Marawi di Mindanao. Pertempuran terjadi sejak Selasa (23/5/2017) lalu.

Menurut militer, 15 tentara, 2 polisi ditambah 19 warga sipil tewas dalam pertempuran itu.

Sementara, dari kubu milisi juga banyak korban tewas, yakni mencapai 61 orang. Sebanyak 17 warga negara Indonesia juga berada di kota itu.

Saat ini, pihak Kementerian Luar Negeri sedang berupaya untuk mengevakuasi ketujuhbelas WNI tersebut dari Marawi.

Kompas TV Menkopolhukam Wiranto mengatakan, perlu usaha ekstra untuk mengevakuasi wni yang terjebak di Marawi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com