Kompas.com - 01/06/2017, 13:28 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo belum mau berkomentar soal wacana keterlibatan aktif TNI di dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Sebabnya, Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, belum rampung dibahas di DPR RI.

Dia akan berkomentar jika RUU itu selesai dibahas.

"Saya tidak mau berandai-andai. Hukumnya saja belum jelas kok," ujar Gatot di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

(baca: Teroris Terlalu Kecil untuk Berhadapan dengan TNI AD)

Namun, Gatot mengakui bahwa UU Anti-Terorisme yang hendak direvisi itu memang sudah tidak relevan lagi.

"Saya katakan, alangkah bodohnya bangsa ini kalau masih menggunakan undang-undang (Anti-Terorisme) yang sekarang ini," ujar dia.

Gatot menjelaskan secara historis, UU Anti-Terorisme yang berlaku saat ini, dibuat dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan perkara bom Bali.

(baca: Polri: Selama Ini TNI Sudah Dilibatkan Dalam Penanganan Terorisme)

Oleh sebab itu, fokus UU Anti-Terorisme ini adalah penindakan.

Namun kini, Gatot mengatakan bahwa dunia terorisme berkembang pesat. Indonesia perlu memperbaharui Anti-UU Terorismenya.

"Kalau kita masih menggunakan UU seperti itu, ya kita tinggal tunggu saja teroris akan berpesta di sini karena tempat paling aman di sini," ujar Gatot.

"Kalau kita ingin aman, ingin anak cucu kita aman, ya harus benar-benar. ingat, teroris adalah kejahatan negara," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme. Presiden pun meminta hal itu dimasukan ke dalam RUU Anti-Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

"Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko Polhukam sudah mempersiapkan," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/5/2017).

Jokowi sekaligus meminta Menko Polhukam Wiranto mengejar DPR untuk perampungan RUU tersebut.

"Saya ingin agar RUU Antiterorisme ini segera dikejar ke DPR. Ini Pak Menko Polhukam agar bisa segera diselesaikan secepat-cepatnya. Karena ini sangat kita perlukan dalam rangka payung hukum untuk memudahkan, untuk memperkuat aparat kita bertindak di lapangan," ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.