Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei 'Kompas': Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen

Kompas.com - 29/05/2017, 14:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Presiden Joko Widodo masih relatif jauh di atas tokoh lain jika pemilu presiden digelar saat ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi kedua.

Hal itu terlihat dari survei terakhir Harian Kompas yang dipublikasikan pada Senin (29/5/2017).

Survei April 2017 menunjukkan 41,6 persen responden menyatakan, jika pemilu dilakukan saat ini, akan memilih Jokowi. Adapun Prabowo dipilih 22,1 persen responden.

Seperti dikutip Kompas, geliat stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan dalam enam bulan terakhir jadi pertimbangan signifikan warga untuk mengidolakan pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan.

Sebagai rujukan, sosok merepresentasikan prestasi kerja dan ketegasan jadi makin diminati.

Kompas Hasil survei Kompas terkait Pilpres

Dari beragam nama, sosok Presiden Joko Widodo belum tergoyahkan, dan masih jadi referensi terbesar.

Namun, saat sama, sosok Prabowo Subianto pun diminati.

Hingga kini, keduanya semakin populer di mata publik, dan kian jauh meninggalkan popularitas sosok-sosok lainnya.

Praktis, hasil survei berkala yang dilakukan Litbang Kompas sejak Januari 2015 hingga April 2017 menunjukkan masih kuatnya dominasi keterpilihan kedua sosok itu dalam benak publik.

Tampilnya kedua sosok itu tak lepas dari ketatnya pola kontestasi politik yang dihadapi keduanya saat Pemilu Presiden 2014.

Selepas hasil pemilu diumumkan, yang mengukuhkan Jokowi sebagai presiden dengan dukungan suara 53,2 persen (berselisih 6,3 persen suara pemilih), arus dukungan publik terhadap sosok Jokowi ataupun Prabowo tetap berlanjut.

Dalam waktu dua tahun terakhir, peta keterpilihan keduanya semakin dinamis. Berbagai hasil survei opini publik menunjukkan dinamika popularitas keduanya.

Survei pada Januari 2015, misalnya, keduanya mampu menguasai hingga 56 persen dari total pilihan masyarakat.

Pada saat itu, Jokowi tergolong dominan, dipilih sekitar 42,5 persen responden dan Prabowo 13,7 persen.

Sisanya merujuk nama-nama lain di luar Jokowi dan Prabowo atau kelompok responden yang belum punya sosok yang diidolakan sebagai pemimpin nasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com