KPK Dianggap Perburuk Citra Golkar Jika Tak Tersangkakan Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tegas dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Khususnya, kata Doli, bersikap tegas terkait politisi Golkar yang diduga kuat terlibat.

"KPK jangan main-main, kalau memang tidak terlibat, lebih baik dari awal jangan disebut nama. Bahkan ada yang taruhan, Novanto bisa kena (tersangka) atau tidak, dan ini benar terjadi," kata Doli dalam diskusi Jaringan Masyarakat Antikorupsi di Jakarta, Minggu (7/5/2017).

(Baca: Ini yang Didalami KPK dari Kesaksian Keponakan Setya Novanto)

Menurut Doli, proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus e-KTP secara tidak langsung mengganggu proses politik di internal Partai Golkar.

Itu karena sejumlah nama politisi Golkar ikut disebut dalam dakwaan kasus e-KTP.

Salah satunya adalah Setya Novanto yang kini menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Dalam surat dakwaan kasus e-KTP, nama Novanto disebut memiliki jatah keuntungan dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

Nama Novanto terus-menerus disebut dalam setiap persidangan. Bahkan, KPK telah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM agar Ketua DPR RI tersebut dicegah tidak bepergian ke luar negeri.

Menurut Doli, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap citra Partai Golkar di mata publik.

Untuk itu, KPK sebaiknya mempercepat proses hukum terhadap orang-orang yang diduga terlibat, termasuk Novanto.

(Baca: KPK Masih Perkuat Bukti soal Keterlibatan Novanto dalam Kasus E-KTP)

Menurut Doli, jika Novanto tidak menjadi tersangka, akan muncul pendapat bahwa KPK bermain politik dan dengan sengaja merusak citra Partai Golkar.

"Kalau seperti itu, kami bisa bilang ini KPK ingin main politik, bisa menghancurkan Partai Golkar," kata Doli.