Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Dukung Pidato Jokowi soal Memperkuat NKRI

Kompas.com - 17/05/2017, 11:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI mendukung sikap Presiden Joko Widodo soal pentingnya penguatan Pancasila dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan tersebut tertuang dalam pidato Presiden, Selasa (16/5/2017), seusai menerima sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta.

"Rasa kebangsaan kita juga harus memperkuat NKRI dengan memperkuat nasionalisme dan menghindadi bentrokan lintas agama, golongan, maupun lintas partai," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

"Memang harus seperti itu dan itu sudah benar Pak Jolowi memberikan anjuran untuk memperkokoh dan memperkuat NKRI," tuturnya.

 

(baca: Jokowi: Hentikan Gesekan di Masyarakat )

Pernyataan Presiden, menurut dia, semakin mempertegas agar semua hal berjalan pada koridor hukum. Jika ada yang menyimpang, maka tugas aparat penegak hukum untuk meluruskannya.

"Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita betul-betul memberikan kefaedahan dan sesuai cita-cita proklamasi," kata Politisi Partai Demokrat itu.

(baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto melalui keterangan tertulisnya turut mendukung imbauan Presiden kepada seluruh warga negara untuk menghentikan perilaku saling menghujat dan memfitnah.

Menurut dia, ciri kedewasaan dan kematangan berdemokrasi dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengelola perbedaan dan ragam kepentingan.

Hal ini tidak lah mudah dan menjadi tantangan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbedaan, kata dia, harus dimaklumi sebagai realitas yang harus diterima dan dijadikan kekuatan dalam bingkai NKRI.

"Saya juga mendukung usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka merangkul seluruh kalangan yang berbeda, baik agama, suku maupun ras untuk senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dan tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia," kata Novanto.

Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Oleh sebab itu, hentikan segala gesekan yang ada di tengah masyarakat.

"Jikalau dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini, saya meminta segera dihentikan," ujar Jokowi di Ruangan Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Kompas TV Presiden Joko Widodo pada Selasa (16/5) sore bertemu sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com