Kader PPP yang Kecewa terhadap Hasil Pilkada DKI Diminta Patuhi Aturan Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengakui, di internal PPP ada yang kecewa atas performa di Pilkada DKI Jakarta.

Hal ini terkait sikap PPP yang mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat.

"Kan sebagai sebuah realitas ada memang sebagian pengurus harian baik yang di sana maupun di sini, kecewa dengan perkembangan partai. Ada yang kecewa karena Pilkada DKI soal ideologi mereka (Ahok-Djarot), meskipun sudah kami jelaskan," ujar Arsul, melalui pesan singkat, Selasa (16/5/2017).

Ia mengatakan, Pilkada DKI merupakan momentum bagi kelompok yang membentuk Majelis Penyelamat Partai (MPP), untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan saat ini.

Namun, Arsul menyesalkan pembentukan MPP karena dianggapnya tak sesuai dengan AD/ART PPP.

"Persoalannya kok mau bikin MPP? Partai kan punya aturan, kalau ada persoalan, mekanismenya harus merujuk aturan itu. Misal mau usulkan muktamar luar biasa, itu bisa enggak dilakukan? Bisa, tetapi harus diusulkan 2/3 DPW dan 2/3 DPC," lanjut Arsul.

(Baca: Pasca Pilkada, PPP Harap Seluruh Kader Kembali Bersatu)

Arsul mengatakan, PPP berencana menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama setelah Lebaran.

Momen ini bertujuan untuk merekonsiliasi internal PPP seusai Pilkada DKI.

"Jadi ada aturan yang harus dihormati. Kita lihat di mukernas suaranya apa, kalau nanti 2/3 DPW mengajak 2/3 DPC minta Ketua Umum dan Sekjen diganti ya dihormati," lanjut dia.

Sebelumnya, sejumlah kader PPP membentuk Majelis Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (MP-PPP), di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (11/5/2017).

Majelis tersebut terbentuk dari dua kubu yang tengah berseteru di PPP, yakni PPP kubu Djan Faridz dan Romahurmuziy.

MP-PPP ini diinisiasi oleh Anwar Sanusi, Habil Marati, Sukri Fadholi, Usamah Hisyam, dan anggota DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung.