Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Pengarahan, Menkumham Luapkan Kekesalan soal Kondisi Rutan di Pekanbaru

Kompas.com - 10/05/2017, 12:44 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meluapkan kekesalannya kepada para pejabat Kementerian Hukum dan HAM saat memberikan arahannya terkait kasus kaburnya tahanan Rutan Klas IIB atau Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Riau.

Yasonna sesekali berbicara dengan nada tinggi di acara pengarahan yang dihadiri sejumlah Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT, pejabat eselon Kemenkumham.

Sebelum memberi sambutan, diputar video Yasonna mengunjungi rutan tersebut dan mendengar keluhan tahanan.

(baca: 442 Tahanan Kabur, Kepala Rutan Dicopot, Kakanwil Kemenkum HAM Riau Dievaluasi)

Yasonna menyebut, tahanan di rutan tersebut diperlakukan tidak dengan manusiawi. Ia sampai menyebut makanan untuk para tahanan di sana seperti makanan untuk hewan.

"Itu yang bikin saya marah. Memberi makan seperti anjing. Ini jaman 70 setelah Indonesia merdeka," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Yasonna juga menunjukan adanya pembiaran terhadap tahanan yang menderita korengan kaki di rutan tersebut.

(baca: 155 Tahanan Masih Buron, Warga Pekanbaru Aktifkan Siskamling)

Tahanan tersebut dibiarkan hidup di rutan tanpa dibantu pengobatan ke rumah sakit.

Yasonna menyesalkan tidak adanya inisiatif pihak rutan untuk membawa tahanan itu berobat ke rumah sakit pemda dengan BPJS.

"Coba lihat orang yang kakinya korengan itu enggak dibawa berobat," ujar Yasonna.

Dia juga mengungkap pungli yang terjadi di lapas tersebut. Untuk tahanan pindah dari suatu blok, misalnya, harus membayar.

(baca: Menkumham Minta Polri Usut Oknum Pungli di Rutan Pekanbaru)

Ada tahanan yang dititipikan di suatu ruangan isolasi, dan untuk pindah tahanan tersebut harus membayar pungli ke petugas.

"Kalau enggak bayar, di situ terus sampai berbulan-bulan. Sadis banget. Oleh karena itu manusia seperti itu (yang pungli) tidak layak, harus dipecat," ujar Yasonna.

Halaman:


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com