Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2017, 21:56 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Polres dan Polda di Riau untuk mengusut dugaan praktik pungli yang dilakukan petugas rumah tahanan Klas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Ia mendapat laporan bahwa petugas memanfaatkan kondisi rutan untuk memeras tahanan.

"Saya minta kapolda, kapolres, mengusut tindak pidana yang dilakukan. Sakit, tapi harus dilakukan untuk Kemenkumham," ujar Yasonna dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Yasonna menganggap, apa yang dilakukan petugas rutan adalah kekejaman.

Sanksi administrasi dianggap tak cukup dikenakan pada oknum petugas yang perilakunya, kata Yasonna, di luar batas kemanusiaan. Ia ingin oknum itu diproses secara pidana.

(Baca: Tinjau Rutan Pekanbaru, Yasonna Anggap Wajar Napi Berontak dan Kabur)

"Tim yang saya kirim sebelumnya saya minta masuk ke dalam. Memang setelah dilihat kenyataannya, ditunjukkan videonya, sudah di luar batas normal, di luar batas kemanusiaan," kata Yasonna.

Ia juga mendengar langsung keluhan pihak keluarga tahanan dan narapidana. Mereka dikenakan tarif tertentu agar kerabatnya yang menjadi tahanan bisa dipindahkan ke sel yang lebih lapang. Mereka juga membayar agar bisa dipermudah saat menjenguk.

Yasonna segera membentuk tim internal yang berfungsi sebagai "mata dan telinga" untuk mengetahui lebih jauh fakta dalam rutan tersebut.

Selain itu, tim sapu bersih pungutan liar juga beraksi secara eksternal.

Hal tersebut, kata Yasonna, menjadi sinyal yang jelas bahwa dirinya tidak akan menoleransi segala macam bentuk pemerasan dan pungutan liar.

"Jangan salahkan saya kalau ada yang tertangkap. Karena kalau tidak dilakukan, borok-borok itu akan memburuk," kata Yasonna.

Dalam kasus ini, Yasonna telah mencabut status Pegawai Negeri Sipil terhadap Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk.

Ia juga mencopot jabatan Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk.

Selain itu, ada enam petugas rutan lain yang diturunkan pangkatnya setingkat selama tiga tahun.

Yasonna ingin pengganti petugas yang terkena sanksi mampu membenahi kondisi rutan yang sudah carut marut.

(Baca: Pungli Diduga Picu Kerusuhan, 6 Petugas Rutan Pekanbaru Diperiksa)

"Ini pesan yang saya kirimkan baik di lingkungan pemasyarakatan maupun unit kementerian lain," kata Yasonna.

Dikutip dari Tribunnews.com, Yasonna menyatakan, bahwa napi di rutan Sialang Bungkuk sengaja dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian diperas.

Haji Usman, orangtua salah satu tahanan membeberkan praktek-praktek pungli yang ia ketahui.

Misalnya untuk memindahan anaknya ke ruang tahanan lebih layak ia harus merogoh kocek hingga Rp 7 juta.

Usman menceritakan, ruang tahanan anaknya penuh sesak. Seharusnya, ruangan tersebut dihuni belasan orang namun didiami 80 orang.

"Supaya anak saya bisa pindah ruangan saya harus bayar Rp 7 juta. Kalau tidak bayar kasihan anak saya yang diperlakukan tidak manusiawi," kata Usman.

(Baca: Ratusan Napi di Pekanbaru Kabur, Kepala Kanwil dan Kadiv Pemasyarakatan Riau Dicopot)

 

Selain itu, pembesuk harus membayar Rp 50.000 jika tidak ingin mengantre saat membesuk. Dengan membayar sejumlah uang itupun waktu kunjungan pun bisa lebih lama.

Keluarga tahanan lainnya, Sudirman mengatakan, mekanisme dan prosedur yang terjadi di Rutan yang beralamat di Jalan Sialang Bungkuk, Pekanbaru ini, sudah seperti disetting menjadi bisnis besar di balik penjara.

(Baca: Tahanan Rutan Pekanbaru Sengaja Ditumpuk untuk Diperas)

Belum lagi pelayanan tidak maksimal yang terjadi di dalam rutan. "Di dalam itu airnya kotor, anak saya sampai berkudis. Tapi, saat saya mau antarkan obat yang ukuran kecil supaya kudisnya sehat saja tidak boleh. Belum lagi makanannya,” kata dia.

Kompas TV Keluarga Napi Perlihatkan Bukti Pungli Petugas Rutan

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Nasional
Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Nasional
Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Nasional
Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Nasional
12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Nasional
Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Nasional
Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Nasional
5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Nasional
Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus 'Obstruction of Justice'

Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Nasional
Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Nasional
Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Sidang Replik, Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Kuat Ma'ruf yang Memohon Dibebaskan

Nasional
Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Menjaga Hak Pilih di Seluruh Negeri

Nasional
Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Vonis Penjara Seumur Hidup Mayor Dakhi Diharapkan Jadi Acuan untuk Terdakwa Kasus Mutilasi Mimika Lainnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.